Indonesia perkuat standar integritas publik untuk dorong agenda OECD

Traders Union
Semua berita
Regulator
Indonesia perkuat integritas publik

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Andreas Kristo

16.10.2026

Indonesia perkuat standar integritas publik untuk dorong agenda OECD — Integritas publik dan OECD

Indonesia menempatkan penguatan integritas publik sebagai bagian penting dari reformasi birokrasi dan persiapan menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD. Agenda ini mencakup pembangunan sistem integritas yang terintegrasi, pencegahan korupsi yang lebih kuat, dan peningkatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sorotan

Indonesia memperkuat standar integritas publik melalui pendekatan whole-of-government dan koordinasi lintas institusi, sesuai agenda OECD pada pertemuan PIAC 14 Oktober 2026.
Kerangka kebijakan seperti RPJPN 2025–2045, Reformasi Birokrasi Nasional 2026–2045, dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi menjadi instrumen utama penyusunan prioritas, rencana aksi, serta pemantauan pelaksanaan.
Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2024 mewajibkan pengelolaan konflik kepentingan, memperkuat tata kelola sektor publik, dan mendukung kredibilitas reformasi birokrasi nasional.

Kerangka kebijakan dan pendekatan nasional

Seperti dilaporkan Kompas.com, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, menjelaskan bahwa Indonesia menerapkan pendekatan whole-of-government dalam membangun sistem integritas publik. Pendekatan ini menempatkan integritas sebagai tanggung jawab bersama lintas institusi pemerintah, bukan hanya mandat satu lembaga.

Dalam pertemuan 5th Meeting of the Working Party on Public Integrity and Anti-Corruption, PIAC, di Paris, Prancis, pada Rabu 14 Oktober 2026, Erwan mengatakan penguatan integritas perlu dibangun melalui keterpaduan kebijakan dan pelaksanaan di seluruh instansi pemerintah. Menurut dia, pencegahan korupsi harus menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memastikan setiap institusi menjalankan mandatnya secara akuntabel.

Pendekatan tersebut diperkuat oleh sejumlah kerangka kebijakan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional 2026-2045. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi juga digunakan sebagai instrumen koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melalui penetapan fokus prioritas, rencana aksi, dan pemantauan pelaksanaan.

Fokus implementasi dan dampak tata kelola

Pada tingkat pelaksanaan, sistem integritas Indonesia diperkuat melalui pengendalian internal, pengelolaan konflik kepentingan, pelaporan harta kekayaan, dan pembangunan zona integritas sebagai instrumen pencegahan. Penguatan itu juga ditopang oleh audit internal dan eksternal, upaya pemberantasan korupsi, serta mekanisme pengaduan masyarakat untuk memperluas fungsi pengawasan.

Salah satu agenda prioritas pemerintah adalah pengelolaan konflik kepentingan. Melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2024, Indonesia memiliki kerangka kebijakan untuk mengidentifikasi, mendeklarasikan, menilai, dan mengelola konflik kepentingan.

Langkah tersebut mendukung upaya Indonesia menyelaraskan tata kelola sektor publik dengan standar OECD, sekaligus memperkuat kredibilitas reformasi birokrasi di tingkat nasional. Bagi sektor pemerintahan, integrasi kebijakan integritas dan pengawasan berpotensi meningkatkan konsistensi pelaksanaan reformasi serta memperkuat kepercayaan terhadap akuntabilitas lembaga negara.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang kesenjangan kapasitas birokrasi pada program prioritas pemerintah, kami menyoroti berbagai contoh ketika target kebijakan bergerak lebih cepat daripada kesiapan pelaksana dan pengawasan di lapangan. Kami mengulas temuan pada program Makan Bergizi Gratis, operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta gangguan layanan energi di Sumatera sebagai indikator masalah tata kelola, standar operasional, dan kapasitas administrasi yang masih perlu diperkuat.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?