DKI Jakarta membedakan sistem pemungutan pajak daerah dalam Perda 2024

Traders Union
Semua berita
Regulator
Perbedaan sistem pajak Jakarta

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Yulia Slavina

25.10.2026

DKI Jakarta membedakan sistem pemungutan pajak daerah dalam Perda 2024 — Dua sistem pajak daerah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan dua mekanisme pemungutan pajak daerah, yaitu self assessment dan official assessment, dalam kerangka aturan pajak daerah yang berlaku. Perbedaan utama keduanya terletak pada pihak yang menghitung atau menetapkan besaran pajak terutang, yang berpengaruh pada tata cara pelaporan dan dokumen perpajakan.

Sorotan

Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 membedakan jenis pajak daerah berdasarkan mekanisme self assessment dan official assessment dalam pemungutan pajak.
Self assessment mewajibkan wajib pajak menghitung, membayar, dan melapor sendiri Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Pemisahan mekanisme pajak meningkatkan akuntabilitas wajib pajak dan menuntut pemahaman tarif serta penggunaan dokumen perpajakan yang akurat untuk menghindari kekeliruan administratif.

Aturan pemungutan dalam Perda DKI Jakarta

Sebagaimana dilaporkan Okezone Economy Indonesia, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang membedakan jenis pajak berdasarkan mekanisme penghitungan pajak terutang.

Dalam pengaturan tersebut, pemerintah memisahkan pajak yang dihitung sendiri oleh wajib pajak dari pajak yang nilainya ditetapkan oleh gubernur. Perbedaan mekanisme ini juga menentukan dokumen yang digunakan dalam proses perpajakan, mulai dari pelaporan penghitungan pajak hingga pemberitahuan jumlah pajak yang harus dibayar.

Pada sistem self assessment, wajib pajak menghitung sendiri besaran pajak terutang berdasarkan dasar pengenaan dan tarif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Wajib pajak juga bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024, jenis pajak yang menggunakan mekanisme self assessment meliputi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dampak bagi kepatuhan wajib pajak daerah

Pemisahan antara self assessment dan official assessment menjadi penting bagi wajib pajak karena masing-masing mekanisme membawa tanggung jawab administrasi yang berbeda. Dalam self assessment, akurasi penghitungan, pembayaran, dan pelaporan berada di tangan wajib pajak, sehingga pemahaman atas dasar pengenaan dan tarif menjadi faktor utama kepatuhan.

Sementara itu, pada mekanisme official assessment, besaran pajak ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui kewenangan gubernur. Dengan pembedaan ini, pelaku usaha dan masyarakat perlu memastikan jenis pajak yang dikenakan agar dapat menggunakan dokumen perpajakan yang tepat dan menghindari kekeliruan dalam pemenuhan kewajiban daerah.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pembedaan mekanisme pemungutan pajak daerah DKI Jakarta dalam Perda No. 1 Tahun 2024, kami mengulas bahwa perda ini membagi penghitungan pajak menjadi dua pendekatan, yakni self assessment oleh wajib pajak dan official assessment yang ditetapkan Gubernur. Kami juga menekankan bahwa kesalahan mengenali mekanisme yang berlaku dapat memengaruhi akurasi pembayaran serta pelaporan, termasuk pada kelompok Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?