Sidang kuota haji Jakarta menyoroti status dana haji sebagai keuangan negara

Sidang kuota haji Jakarta menyoroti status dana haji sebagai keuangan negara
Status dana haji dibahas

Persidangan dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023–2024 di Jakarta mempertegas posisi dana haji dalam kerangka hukum keuangan publik. Keterangan ahli menyatakan setoran jemaah yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji, serta anggaran Kementerian Agama untuk penyelenggaraan haji, sama-sama masuk ruang lingkup keuangan negara.

Sorotan

  • Ahli Syakran Rudi menegaskan dana haji dari APBN dan setoran masyarakat yang dikelola BPKH termasuk keuangan negara menurut keterangan sidang 26/10/2026.
  • KPK mendakwa empat orang termasuk eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta.
  • Negara diduga dirugikan setidak-tidaknya Rp 622,09 miliar berdasarkan temuan BPK terkait pengelolaan ibadah haji di Kementerian Agama 2023–2024.

Keterangan ahli dalam perkara kuota haji

Seperti diberitakan Kompas.com, ahli hukum keuangan negara Syakran Rudi menyatakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senin (26/10/2026) bahwa dana penyelenggaraan ibadah haji yang bersumber dari APBN maupun setoran masyarakat yang dikelola BPKH termasuk keuangan negara.

Syakran menyampaikan pendapat itu saat dihadirkan jaksa KPK sebagai ahli dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023–2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan pihak lainnya. Menjawab pertanyaan jaksa, ia menegaskan biaya yang disetorkan masyarakat untuk haji dan biaya Kementerian Agama untuk penyelenggaraan haji merupakan bagian dari keuangan negara.

Untuk menjelaskan pandangannya, Syakran mencontohkan pola pengelolaan keuangan negara dalam pembiayaan sertifikasi tanah yang dapat berasal dari APBN untuk operasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, maupun dari penerimaan negara bukan pajak. Menurut dia, variasi sumber dan pola pengelolaan tersebut tetap berada dalam lingkup keuangan negara ketika digunakan untuk penyelenggaraan fungsi publik.

Dampak pada perkara dan nilai kerugian negara

Dalam perkara ini, KPK mendakwa empat orang terkait dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023–2024, yakni Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus menteri agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri dan Komisaris PT Raudhah Eksati Utama Asrul Azis Taba.

KPK mendakwa pengelolaan kuota haji tambahan itu merugikan negara setidak-tidaknya Rp 622,09 miliar. Angka tersebut mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI mengenai penghitungan kerugian negara dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia 2023–2024 di Kementerian Agama.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang persidangan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 di Jakarta, terungkap adanya dugaan pembayaran fee percepatan ribuan dollar AS per jemaah untuk mengakses pengisian sisa kuota keberangkatan 2024. Kesaksian pengelola biro travel menyebut setoran tersebut berada di luar biaya paket haji resmi, sehingga memicu sorotan terhadap mekanisme distribusi kuota, tata kelola, dan persaingan bisnis penyelenggara perjalanan haji.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.