Kementerian Pertanian buka kanal aduan penyimpangan beras SPHP secara nasional

Kementerian Pertanian buka kanal aduan penyimpangan beras SPHP secara nasional
Kanal aduan beras SPHP

Pemerintah membuka saluran pengaduan langsung untuk menindak dugaan penyimpangan dalam distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, atau SPHP, di seluruh Indonesia. Langkah ini menyusul maraknya informasi di media sosial mengenai dugaan pelanggaran di sejumlah daerah dan memperluas pengawasan publik atas penyaluran beras bersubsidi.

Sorotan

  • Kementerian Pertanian meluncurkan kanal pengaduan nasional 'Lapor Pak Amran' via WhatsApp 08111312312 untuk laporan penyimpangan beras SPHP di seluruh Indonesia per 29 Oktober 2026.
  • Setiap laporan penerimaan dugaan penyelewengan SPHP yang dilengkapi bukti akan langsung diteruskan ke aparat kepolisian setempat untuk proses lebih lanjut.
  • Kementerian mengonfirmasi adanya praktik pengoplosan beras SPHP menjadi premium dengan memindahkan kemasan, yang mengancam stabilisasi distribusi dan harga pangan nasional.

Kanal pelaporan nasional untuk pengawasan SPHP

Menurut Okezone, sebagaimana disampaikan Kementerian Pertanian dalam konferensi pers pada Kamis, 29 Oktober 2026, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membuka layanan pengaduan "Lapor Pak Amran" yang dapat diakses melalui WhatsApp di nomor 08111312312 untuk seluruh wilayah Indonesia.

Amran mengatakan setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti langsung, dengan identitas pelapor dijaga kerahasiaannya. Ia juga meminta masyarakat menyertakan bukti, alamat, dan lokasi kejadian agar laporan dapat segera diproses.

Menurut Amran, nomor tersebut berada langsung dalam kendalinya sehingga masyarakat dapat menyampaikan dugaan penyelewengan SPHP tanpa perantara. Ia menegaskan laporan yang disertai informasi pendukung akan segera diteruskan untuk penanganan lebih lanjut.

Tindak lanjut aparat dan risiko penyelewengan distribusi

Amran menyatakan laporan yang diterima akan diteruskan kepada aparat kepolisian sesuai wilayah kejadian, mulai dari tingkat provinsi hingga desa. Skema ini menempatkan kanal aduan sebagai instrumen pengawasan distribusi yang dapat mempercepat respons terhadap dugaan pelanggaran di lapangan.

Sebelumnya, ia mengungkap adanya praktik pengoplosan beras SPHP menjadi beras premium. Modus yang disebutkan ialah membongkar kemasan beras SPHP yang dibeli dari Perum Bulog, lalu memindahkannya ke karung lain sebelum dijual kembali, yang berpotensi mengganggu tujuan stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan BNPB, kami mengulas penetapan lima tersangka oleh KPK dari unsur internal BNPB dan pihak swasta. Artikel itu juga menyoroti dorongan penyusunan peta jalan pencegahan korupsi serta pentingnya audit tata kelola keuangan agar penggunaan anggaran dapat dipantau dari perencanaan hingga pelaporan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.