KPK panggil sembilan kepala kantor pertanahan Jatim dalam penyidikan suap HGB ATR/BPN
Penyidikan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di Kementerian ATR/BPN memasuki tahap pemeriksaan lanjutan dengan pemanggilan sejumlah pejabat pertanahan di Jawa Timur pada Selasa, 10 November 2026. Langkah ini menambah cakupan penelusuran perkara yang sebelumnya telah menjerat delapan tersangka, termasuk pejabat kementerian dan pihak swasta yang terkait dengan pengurusan HGB PT Summarecon.
Sorotan
- KPK memanggil sembilan kepala kantor pertanahan Jawa Timur sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan HGB di Kementerian ATR/BPN pada September 2026.
- KPK menetapkan delapan tersangka, termasuk pejabat kepercayaan Menteri ATR/BPN dan Dirut PT Summarecon Agung, terkait suap Rp1,5 miliar untuk membuka blokir sertifikat HGB Summarecon di Bogor.
- Penyidikan mempertegas risiko tata kelola layanan pertanahan dan meningkatkan kemungkinan pengawasan serta transparansi sertifikasi properti yang lebih ketat bagi sektor real estat.
Agenda pemeriksaan saksi di dua lokasi
Seperti diberitakan Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil sembilan kepala Kantor Pertanahan di Jawa Timur sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB di Kementerian ATR/BPN. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan di dua tempat berbeda, dengan pemeriksaan pertama berlangsung di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur.Sembilan saksi yang dipanggil meliputi Rarif Setiawan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik sejak 2025; Wida Rahardian Aji, Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I sejak 2025; Agung Basuki, Kepala Kantor Pertanahan II sejak 2026 yang sebelumnya menjabat di Kabupaten Lamongan hingga Mei 2026; serta Nursuliantoro, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sejak 2025.
KPK juga memanggil Nasep Vandi Sulistyo, yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi hingga April 2026; Mateus Joko Slameto, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto sejak 2025; Istanto Nurhidayat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang sejak 2025; dan M. Sochib Lutfi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sejak 2026. Selain itu, Budi Kristiyana, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dipanggil untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK.
Budi Prasetyo belum merinci materi pemeriksaan yang didalami dari para saksi tersebut. Namun, pemanggilan ini menunjukkan penyidik masih menelusuri peran pejabat pertanahan di sejumlah daerah dalam perkara yang berkaitan dengan pengurusan sertifikat HGB.
Dampak perkara terhadap tata kelola ATR/BPN
KPK sebelumnya telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon dan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada 15 September 2026. Empat di antaranya disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yaitu Erwin, Arif Sugianto, Muhammad Fakhry, dan Fahd El Fouz.Tersangka lain dalam perkara ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi, serta Rizal Pahlefi selaku perantara. Dalam konstruksi perkara, Adrianto melalui Rizal diduga memberikan suap Rp1,5 miliar kepada Erwin dan Sontang untuk membuka blokir sertifikat hak guna bangunan milik Summarecon di Kabupaten Bogor.
Selain dugaan suap tersebut, KPK juga mendeteksi penerimaan lain bernilai miliaran rupiah yang diduga mengalir kepada Lampri serta sejumlah pihak yang disebut dekat dengan Nusron, yakni Erwin, Arif, dan Fakhry. Fahd diduga berperan sebagai pihak yang menampung aliran dana itu, memperluas dimensi perkara dari dugaan suap tunggal menjadi dugaan jaringan penerimaan tidak sah di lingkungan kementerian.
Perkembangan ini menambah tekanan terhadap tata kelola layanan pertanahan dan perizinan properti, terutama karena perkara menyentuh pengurusan HGB yang penting bagi aktivitas pengembang. Bagi sektor properti, penyidikan tersebut berpotensi memperketat pengawasan terhadap proses sertifikasi dan memperbesar tuntutan transparansi dalam hubungan antara pelaku usaha dan pejabat pertanahan.
Sebelumnya, kami melaporkan KPK masih menunggu konfirmasi kehadiran Nusron Wahid sebagai saksi dalam kasus suap HGB Summarecon.
Berita Housing Market Terbaru
- Forex
- Crypto