Mira Kyivska

KPK periksa eks kepala BNPB dalam penyidikan korupsi dana bencana

KPK periksa eks kepala BNPB dalam penyidikan korupsi dana bencana
KPK dalami korupsi BNPB

Penyidikan dugaan korupsi Dana Siap Pakai kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana memasuki tahap pemeriksaan saksi dari jajaran pimpinan lama lembaga tersebut. Keterangan mantan kepala BNPB Suharyanto diminta untuk memperkuat berkas perkara yang menjerat lima tersangka, termasuk dugaan kickback, fee dari pihak swasta, dan mark up pengadaan.

Sorotan

  • Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa eks Kepala BNPB Suharyanto pada 12 November 2026 terkait korupsi pengadaan Barang dan Jasa Dana Siap Pakai.
  • Penyidikan KPK mendalami dugaan benturan kepentingan, kickback, dan penggunaan perusahaan afiliasi tersangka Bima Setyawan dalam proyek BNPB.
  • KPK menetapkan lima tersangka pada 14 Oktober 2026, menyoroti kebutuhan pengawasan ketat dan transparansi dalam tata kelola pengadaan darurat BNPB.

Rincian pemeriksaan dan fokus penyidikan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia memeriksa mantan Kepala BNPB Suharyanto sebagai saksi pada Kamis, 12 November 2026. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan itu dilakukan dalam kapasitas Suharyanto sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa terkait Dana Siap Pakai kebencanaan.

Budi mengatakan keterangan Suharyanto dibutuhkan dalam proses penyidikan terhadap lima tersangka. Penyidik juga telah memeriksa Koordinator Protokol di BNPB untuk mendalami proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa, termasuk penunjukan langsung vendor.

Menurut KPK, penyidik mendalami dugaan benturan kepentingan dalam penunjukan pelaksana proyek. KPK juga menelusuri berbagai modus kickback, termasuk penggunaan pinjam bendera, sementara pekerjaan diduga dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka Bima Setyawan.

Dampak kasus bagi tata kelola pengadaan BNPB

Penyidik turut mendalami dugaan pemberian sejumlah fee dari pihak swasta kepada oknum di BNPB. Selain itu, KPK menelusuri dugaan mark up harga dalam pengadaan barang dan jasa serta inisiatif praktik suap yang disebut aktif dilakukan oleh pihak swasta.

Sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka dalam perkara ini pada Rabu, 14 Oktober 2026. Mereka adalah Bima Setyawan, yang juga disebut sebagai adik dan tenaga ahli eks Kepala BNPB Suharyanto, Kasubdit pengelolaan bantuan dan kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen Gabriel Purwaka Sigit, tenaga ahli Richard Erlangga, serta dua pihak swasta, Gery P dan Syifa NG.

Kasus ini menambah sorotan terhadap tata kelola belanja darurat dan pengadaan langsung dalam sektor penanggulangan bencana di Indonesia. Bagi lembaga publik yang mengelola dana kebencanaan, penyidikan tersebut dapat memperkuat tekanan untuk memperketat pengawasan vendor, mencegah konflik kepentingan, dan meningkatkan transparansi penggunaan anggaran.

Sebelumnya, kami menelaah pemeriksaan prajurit aktif dalam kasus korupsi BNPB yang dikoordinasikan KPK dengan TNI.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.