Sidang korupsi kuota haji ungkap sengketa pengembalian dana U.S.$436.000
Persidangan dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 di Jakarta Pusat menyoroti upaya pengembalian uang U.S.$436.000 yang dikaitkan dengan Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Aziz Taba. Keterangan di pengadilan menyebut pengembalian dana itu beberapa kali tidak terlaksana karena kekhawatiran tindakan tersebut memicu operasi tangkap tangan.
Sorotan
- Sidang korupsi kuota haji mengungkap upaya gagal pengembalian dana U.S.$436.000 karena kekhawatiran penangkapan dan dampak pada perusahaan.
- KPK mendakwa empat terdakwa, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, terkait kerugian negara minimal Rp622,09 miliar dari pengelolaan kuota haji 2023-2024.
- Kasus ini memperberat tekanan pada tata kelola haji khusus dan pelaku usaha perjalanan akibat distribusi kuota tambahan yang bermasalah.
Keterangan sidang dan rincian pengembalian dana
Seperti dilaporkan Kompas.com, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz, atau Gus Alex, menyatakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Kamis, 19/11/2026, bahwa ia beberapa kali berupaya mengembalikan uang U.S.$436.000 tersebut. Ia mengatakan upaya itu tidak berhasil karena Asrul disebut khawatir pengembalian dana dapat berujung operasi tangkap tangan, dengan kekhawatiran terhadap dampaknya bagi perusahaan.Menurut keterangan Gus Alex di persidangan, ia juga sempat meminta agar uang tersebut dikembalikan melalui staf Asrul, Al-Fatih. Namun, ia menyatakan Asrul melarang penyerahan uang melalui staf tersebut, sehingga pengembalian yang direncanakan kembali tertunda.
Dampak perkara bagi sektor perjalanan haji
Dalam perkara ini, KPK mendakwa empat orang, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja, atau Maktour, Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Aziz Taba.KPK menyatakan pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 menimbulkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp622,09 miliar, mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI. Nilai itu terdiri dari selisih penerimaan dan pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus pada 2024 sebesar Rp438,2 miliar, penerimaan dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp39,95 miliar, serta fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 sebesar Rp143,92 miliar.
Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perkara ini menambah tekanan pada tata kelola penyelenggaraan haji khusus dan pelaku usaha perjalanan ibadah yang terkait dengan distribusi kuota tambahan.
Seperti yang kami catat sebelumnya, persidangan ini menyoroti pengakuan Gus Alex soal penerimaan dana dalam kasus kuota haji tambahan.
Berita Public Services Terbaru
- Forex
- Crypto