Sidang korupsi kuota haji, eks stafsus Kemenag akui penyimpangan di Jakarta
Persidangan dugaan korupsi kuota haji tambahan di Jakarta menyoroti pengakuan mantan staf khusus Kementerian Agama, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, soal keterlibatannya dalam penyimpangan saat pengurusan haji. Ia menyatakan tindakannya terjadi ketika dirinya merasa tertekan dan tidak berani menolak permintaan pihak tertentu, termasuk dari DPR.
Sorotan
- Gus Alex mengakui di sidang Tipikor Jakarta Pusat pada 19/11/2026 bahwa terjadi penyimpangan dalam pengurusan kuota haji tambahan akibat tekanan eksternal.
- Gus Alex menyebut adanya permintaan dana dari anggota Komisi VIII DPR RI, termasuk proyek katering haji, dana Rp 10 miliar, dan tambahan reses Rp 500 juta.
- Kasus dugaan korupsi ini melibatkan empat terdakwa, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, sehingga meningkatkan tekanan atas tata kelola dan pengawasan haji.
Pengakuan di persidangan dan tekanan dalam pengurusan kuota
Seperti dilaporkan Kompas.com, Gus Alex menyampaikan pengakuan itu saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis, 19/11/2026. Di hadapan majelis hakim, ia mengatakan tetap menjalankan tanggung jawabnya meski mengakui terjadi penyimpangan dalam kondisi tertekan.Majelis hakim mempertanyakan alasan ia tidak melaporkan seluruh permintaan terkait pengurusan haji kepada Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas. Hakim menilai persoalan tersebut semestinya bisa disampaikan kepada atasan, dan bila sudah mengarah pada penyimpangan, seharusnya dilaporkan secara langsung.
Hakim juga menyoroti keputusan Gus Alex untuk tidak mundur dari jabatannya apabila merasa berada di bawah tekanan. Menjawab pertanyaan itu, ia menyatakan tetap menjalankan tugas karena merasa harus menyelesaikan tanggung jawabnya.
Dugaan permintaan dana dan cakupan perkara
Dalam persidangan, Gus Alex juga mengaku tidak berani menolak permintaan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pernyataan itu muncul setelah hakim menegaskan bahwa terdapat pilihan lain yang tidak mengharuskannya melakukan penyimpangan dalam proses pengurusan ibadah haji.Sebelumnya, ia mengungkap adanya rangkaian permintaan uang dari sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI selama pembahasan BPIH 2024. Permintaan tersebut disebut meliputi alokasi proyek katering haji, dana Rp 10 miliar untuk memperlancar pembahasan BPIH, serta tambahan uang reses Rp 500 juta untuk lima pimpinan Komisi VIII.
Dalam perkara ini, KPK mendakwa empat orang, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja, Maktour, Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Aziz Taba. Perkara ini menambah tekanan terhadap tata kelola penyelenggaraan haji, terutama terkait pengawasan kuota tambahan dan proses pembahasan biaya haji.
Kami baru-baru ini melaporkan tentang dugaan permintaan dana saat pembahasan BPIH 2024 yang terungkap di sidang Tipikor Jakarta Pusat.
Berita Public Services Terbaru
- Forex
- Crypto