Kementerian Kehutanan blokir izin tambang di Taman Nasional Ujung Kulon

Kementerian Kehutanan blokir izin tambang di Taman Nasional Ujung Kulon
Blokir izin tambang Ujung Kulon

Pemerintah mempertegas arah kebijakan konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon di tengah munculnya perhatian atas status wilayah usaha pertambangan di sekitar kawasan tersebut. Kementerian Kehutanan menyatakan tidak akan menerbitkan izin penggunaan kawasan hutan untuk tambang di taman nasional itu, sementara Kementerian ESDM menegaskan belum ada izin tambang yang keluar untuk area darat maupun perairan di sekitarnya.

Sorotan

  • Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada 19 November 2026 menegaskan tidak akan menerbitkan izin PPKH untuk pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon.
  • Kementerian ESDM menyatakan hingga 18 November 2026 belum ada izin pertambangan dikeluarkan untuk wilayah daratan atau perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon.
  • Keputusan dua kementerian ini mempersempit ruang kegiatan ekstraktif di kawasan konservasi utama, menegaskan pemisahan zona konservasi dan wilayah pertambangan.

Kebijakan perizinan dan batas kawasan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan tidak akan menerbitkan izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau PPKH, untuk kegiatan pertambangan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Dalam keterangannya pada Kamis, 19 November 2026, ia menegaskan seluruh izin di kawasan taman nasional tersebut akan tetap dibatasi untuk kepentingan konservasi.

Raja Juli mengatakan idealnya tidak ada wilayah usaha pertambangan, atau WUP, di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon karena statusnya merupakan kawasan konservasi. Ia juga menyebut kawasan taman nasional tidak akan dibuka untuk aktivitas tambang dalam bentuk apa pun.

Dampak bagi pengelolaan konservasi

Kementerian ESDM menyatakan Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang, Banten, tidak termasuk wilayah pertambangan. Namun, sebagian perairan laut di sekitar kawasan konservasi itu masuk dalam WUP sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65 Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan area yang masuk dalam penetapan tersebut hanya mencakup sebagian perairan di sekitar taman nasional, bukan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri. Ia juga menegaskan hingga Rabu, 18 November 2026, belum ada satu pun izin pertambangan yang diterbitkan, baik untuk wilayah daratan maupun perairan di sekitar kawasan itu.

Pernyataan dua kementerian tersebut mempersempit ruang bagi kegiatan ekstraktif di salah satu kawasan konservasi utama Indonesia. Bagi sektor kehutanan dan pertambangan, sikap ini menegaskan bahwa pemisahan antara zona konservasi dan area yang tercantum dalam tata kelola pertambangan tetap menjadi faktor kunci dalam penerbitan izin.

Seperti kami catat dalam artikel sebelumnya, ESDM menegaskan tidak ada izin tambang untuk Ujung Kulon.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.