OJK soroti dampak PSAK 117 pada pelaporan dan permodalan industri asuransi

OJK soroti dampak PSAK 117 pada pelaporan dan permodalan industri asuransi
PSAK 117 ubah asuransi

Penerapan PSAK 117 mengubah cara perusahaan asuransi dan reasuransi di Indonesia mengakui serta mengukur kontrak asuransi mulai laporan keuangan yang berlaku efektif dan diaudit penuh pada 2026. Perubahan ini berpotensi menggeser penyajian aset, liabilitas, dan ekuitas, sehingga OJK menekankan evaluasi kondisi keuangan dan pengawasan yang proporsional di seluruh industri.

Sorotan

  • Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi menerapkan laporan berbasis PSAK 117 yang efektif dan diaudit pada 2026.
  • Masih terdapat 11 perusahaan asuransi dan reasuransi yang belum menyampaikan laporan keuangan audit berdasarkan PSAK 117 hingga batas pelaporan diperpanjang ke 30 Juni 2026 dan telah menerima sanksi administratif.
  • Implementasi PSAK 117 mengubah pengukuran kontrak asuransi dan memengaruhi pemantauan modal, solvabilitas, serta mendorong pengetatan tata kelola dan kesiapan data industri.

Perubahan standar dan pengawasan OJK

Seperti diberitakan Kontan, Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi menerapkan laporan keuangan berbasis PSAK 117 yang berlaku efektif atau sepenuhnya telah diaudit pada 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan standar tersebut membawa perubahan pada pengakuan dan pengukuran kontrak asuransi, yang kemudian mempengaruhi penyajian aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan.

Menurut Ogi, perbedaan posisi ekuitas antara laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK 117 dan laporan dengan standar sebelumnya dapat muncul, sehingga analisis perlu memperhatikan karakteristik portofolio dan kondisi masing-masing perusahaan. Dalam fungsi pengawasannya, OJK meminta perusahaan memastikan implementasi standar akuntansi dilakukan secara tepat dan ditopang informasi keuangan yang andal.

Jika hasil pemantauan menunjukkan kondisi keuangan yang memerlukan perhatian, OJK akan meminta perusahaan melakukan evaluasi dan menyusun langkah perbaikan sesuai kondisi masing-masing serta ketentuan yang berlaku. OJK juga menyatakan terus memantau perkembangan kondisi keuangan, pemenuhan ketentuan permodalan dan solvabilitas, serta pelaksanaan langkah perbaikan dengan fokus pada perlindungan pemegang polis dan stabilitas industri perasuransian.

Keterlambatan pelaporan dan dampak ke industri

OJK sebelumnya telah memperpanjang batas waktu penyampaian laporan keuangan tahun 2025 berbasis PSAK 117 dari semula paling lambat 30 April 2026 menjadi 30 Juni 2026. Meski tenggat telah diperpanjang, masih ada 11 perusahaan asuransi dan reasuransi yang belum menyampaikan laporan keuangan audit berdasarkan standar baru tersebut.

Dari jumlah itu, tiga merupakan perusahaan asuransi jiwa, sedangkan delapan lainnya berasal dari asuransi umum dan reasuransi. Atas keterlambatan tersebut, OJK telah mengenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku, berupa peringatan tertulis maupun denda.

Bagi industri, implementasi PSAK 117 menandai perubahan penting dalam cara kinerja dan risiko dinilai, karena dampaknya tidak hanya pada format pelaporan tetapi juga pada pembacaan posisi modal dan kesehatan keuangan perusahaan. Hal ini membuat kesiapan data, aktuaria, dan tata kelola pelaporan menjadi semakin penting bagi pelaku asuransi dalam memenuhi standar baru dan menjaga kepatuhan regulasi.

Ini menambah pembahasan sebelumnya seputar penurunan RoE asuransi umum yang dicermati OJK di tengah tekanan profitabilitas 2026.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.