OJK perketat aturan solvabilitas asuransi, rasio minimum ditetapkan 120%
Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kerangka baru perhitungan solvabilitas bagi perusahaan asuransi dan reasuransi untuk memperkuat ketahanan modal industri di tengah fluktuasi suku bunga, volatilitas nilai tukar, dan ketidakpastian ekonomi global. Aturan ini juga mewajibkan tambahan modal bagi perusahaan yang masuk kategori Domestic Significantly Important Insurer dan mulai diterapkan untuk laporan keuangan triwulan I 2027.
Sorotan
- OJK menerbitkan POJK 18/2026 yang menetapkan Kewajiban Rasio Solvabilitas Minimum 120% dan tambahan modal 15% untuk Domestic Significantly Important Insurer, berlaku mulai laporan keuangan triwulan I 2027.
- Perusahaan asuransi wajib audit publik atas laporan tahunan, menyampaikan rasio solvabilitas secara triwulanan dan tahunan, serta menjalankan Own Risk and Solvency Assessment dan stress test setiap tahun.
- Penerapan peraturan baru menandakan tekanan peningkatan permodalan dan manajemen risiko, dengan sanksi administratif berlaku untuk periode laporan triwulan I 2028.
Ketentuan baru solvabilitas dan tahapan penerapan
Seperti diberitakan KONTAN Indonesia, OJK resmi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yang ditetapkan pada 2 Oktober 2026 dan diundangkan pada 26 Oktober 2026. Dalam keterangan resmi pada Sabtu, Plt Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Wahyu Budi Satriyo mengatakan aturan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan keuangan industri perasuransian melalui kerangka yang lebih sensitif terhadap risiko dan lebih selaras dengan standar internasional.POJK 18/2026 menetapkan Kewajiban Rasio Solvabilitas Minimum sebesar 120%. Perusahaan perasuransian yang ditetapkan sebagai Domestic Significantly Important Insurer juga wajib membentuk tambahan modal sebesar 15% dari Modal Minimum Berbasis Risiko.
Selain itu, aturan baru tersebut mengelompokkan modal yang tersedia ke dalam modal inti atau Tier 1 dan modal pelengkap atau Tier 2, dengan mempertimbangkan karakteristik instrumen dan kemampuannya menyerap kerugian. Pinjaman subordinasi juga dapat diakui sebagai modal inti terbatas atau modal pelengkap selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
OJK juga menyempurnakan perhitungan Modal Minimum Berbasis Risiko yang mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko asuransi, dan risiko operasional. Di saat yang sama, perusahaan diwajibkan menjalankan dan mendokumentasikan Own Risk and Solvency Assessment, termasuk stress test setidaknya satu kali dalam setahun, serta menetapkan strategi pemeliharaan rasio solvabilitas.
Dampak bagi industri dan penguatan pengawasan
Perubahan ini dilakukan sejalan dengan penerapan PSAK 117 tentang kontrak asuransi yang berlaku sejak 1 Januari 2025. Standar akuntansi tersebut mengubah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan kontrak asuransi, sehingga OJK memandang perlu menyesuaikan pengukuran kecukupan modal secara prudensial.Perusahaan asuransi dan reasuransi kini juga wajib menyampaikan laporan perhitungan rasio solvabilitas secara triwulanan dan tahunan, termasuk kewajiban audit oleh akuntan publik atas laporan tahunan. OJK menambahkan penguatan kepatuhan melalui sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan solvabilitas, permodalan, perhitungan MMBR, pelaksanaan ORSA, dan pelaporan.
Perhitungan rasio solvabilitas berdasarkan POJK 18/2026 mulai diterapkan untuk penyampaian laporan keuangan triwulan I 2027. Sebagai masa transisi, batas waktu penyampaian laporan perhitungan rasio solvabilitas triwulanan sepanjang 2027 diperpanjang menjadi paling lambat 45 hari sejak akhir triwulan, sedangkan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak memenuhi KRSM akibat aturan baru mulai berlaku untuk periode laporan triwulan I 2028.
Bagi industri asuransi nasional, kebijakan ini menandakan tekanan yang lebih besar untuk memperkuat permodalan, memperbaiki manajemen risiko, dan menyesuaikan struktur modal dengan profil risiko aktual. OJK menilai langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan ketahanan industri dan memperkuat perlindungan bagi pemegang polis serta tertanggung.
Kami juga telah melihat dampak PSAK 117 terhadap pelaporan dan permodalan perusahaan asuransi serta reasuransi di Indonesia.
Berita OJK Terbaru
- Forex
- Crypto