PT Kristalin Ekalestari kehilangan IUP emas Papua, 3.500 hektare WIUP kembali ke negara

Traders Union
Semua berita
Bisnis & Kekayaan
Perusahaan
Kristalin Ekalestari kehilangan IUP Papua

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Sergey Shendetskyi

23.10.2026

PT Kristalin Ekalestari kehilangan IUP emas Papua, 3.500 hektare WIUP kembali ke negara — IUP emas Papua dicabut

Pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT Kristalin Ekalestari di Papua dan mengembalikan seluruh wilayah izin seluas 3.500 hektare ke penguasaan negara. Langkah ini mengikuti verifikasi lapangan di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, yang menemukan aktivitas bukaan tambang di kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Sorotan

Keputusan Nomor 20261012-01-0001 tertanggal 12 Oktober 2026 mencabut IUP Operasi Produksi Emas PT Kristalin Ekalestari seluas 3.500 hektare di Papua.
Berdasarkan verifikasi Satgas PKH, PT Kristalin Ekalestari terbukti membuka tambang di kawasan hutan tanpa PPKH, melanggar ketentuan izin usaha.
Menteri Investasi Rosan Roeslani menegaskan pencabutan IUP ini sebagai perlindungan tata kelola SDA nasional, menekankan kepatuhan hukum sebagai syarat utama investasi pertambangan.

Dasar pencabutan dan kronologi keputusan

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, pencabutan izin tersebut dituangkan dalam Keputusan Nomor 20261012-01-0001 tertanggal 12 Oktober 2026. Keputusan itu membatalkan izin sebelumnya, yakni Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 112/IUP-OPEMAS/DPMPTSP/2020 tentang IUP Operasi Produksi Mineral Logam Emas DMP.

Pencabutan dilakukan berdasarkan permohonan Menteri ESDM Nomor T-356/MB.04/MEM.B/2026 tanggal 9 Oktober 2026, yang merujuk pada Surat Rekomendasi Menteri Pertahanan selaku Ketua Pengarah Satgas PKH Nomor R-2070/PKH-RAH/08/2026 tanggal 31 Agustus 2026. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan Satgas PKH, PT Kristalin Ekalestari terbukti melakukan kegiatan bukaan tambang di dalam kawasan hutan tanpa PPKH, baik di dalam maupun di luar wilayah izin usahanya.

Dampak bagi tata kelola tambang dan investasi

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan pencabutan IUP Operasi Produksi PT Kristalin Ekalestari merupakan bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap tata kelola sumber daya alam nasional. Ia menegaskan tindakan itu diambil setelah adanya rekomendasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan permohonan dari Kementerian ESDM.

Menurut Rosan dalam keterangan resmi di Jakarta pada Jumat, 23 Oktober 2026, pemerintah tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi investasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Namun, ia menekankan bahwa kepatuhan terhadap hukum menjadi syarat mutlak yang tidak dapat ditawar dalam kegiatan usaha pertambangan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang target hilirisasi nasional hingga 2040, kami mengulas ambisi pemerintah mendorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri agar tidak berhenti pada ekspor bahan mentah. Ulasan itu menyoroti contoh hilirisasi nikel yang mengerek nilai ekspor dari sekitar USD3,3 miliar pada 2017–2018 menjadi USD34 miliar pada 2023, serta target menembus lebih dari USD45 miliar pada 2026 sebagai penguatan basis industri.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?