Kongres AS mempertimbangkan larangan memecoin politikus seperti TRUMP
House of Representatives dari Partai Demokrat sedang bersiap untuk memperkenalkan Modern Emoluments and Malfeasance Enforcement (MEME) Act, sebuah rancangan undang-undang yang bertujuan untuk mencegah pejabat publik dan afiliasinya mendapatkan keuntungan melalui penerbitan atau pengesahan aset digital .
Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.
Di antara praktik yang ditargetkan adalah pembuatan memecoin yang terkait dengan tokoh-tokoh politik, termasuk token yang dinamai dengan nama politisi terkemuka, ABC news melaporkan.
Detail dan alasan legislatif
MEME Act akan melarang berbagai pejabat publik, termasuk presiden, senator, dan anggota Kongres, untuk mensponsori, mendukung, atau mengambil keuntungan dari aset digital, seperti token keamanan, komoditas, atau mata uang kripto yang berfungsi sebagai memecoin.
Proposal ini muncul sebagai bagian dari upaya untuk menjaga integritas jabatan publik dan untuk mencegah konflik kepentingan di pasar aset digital yang berkembang pesat. Anggota parlemen berpendapat bahwa insentif keuangan semacam itu merusak kepercayaan publik dan menciptakan lapangan bermain yang tidak adil dengan mengizinkan tokoh-tokoh politik untuk mendapatkan keuntungan langsung dari sensasi pasar dan perdagangan spekulatif.
Para pendukung undang-undang ini menunjuk pada contoh-contoh baru-baru ini, seperti tokenTRUMP yang terkait dengan Presiden Trump, yang telah menarik banyak perhatian dan kontroversi. Mereka berpendapat bahwa Undang-Undang MEME adalah langkah yang diperlukan untuk mengekang komersialisasi identitas politik dan untuk memastikan bahwa pejabat publik tetap fokus melayani kepentingan publik daripada terlibat dalam usaha digital yang digerakkan oleh keuntungan.
Implikasi dan prospek masa depan
Akan tetapi, para kritikus memperingatkan bahwa larangan yang diusulkan dapat menghambat inovasi dalam ruang kripto dengan memberlakukan pembatasan ketat pada jenis aset digital yang dapat dikaitkan dengan tokoh-tokoh politik. Ketika perdebatan berlanjut, para pakar industri akan memantau proses legislatif dengan cermat, mempertimbangkan bagaimana undang-undang tersebut dapat membentuk kembali persimpangan antara politik dan keuangan digital.
Pengenalan Undang-Undang MEME dapat menjadi preseden bagi upaya regulasi yang lebih luas yang bertujuan untuk mengekang pencatutan politik di pasar aset digital. Ketika anggota parlemen berunding, semua mata akan tertuju pada sesi kongres yang akan datang untuk melihat tanda-tanda potensi reformasi yang dapat berdampak pada kebijakan publik dan industri kripto secara luas.
Kami juga merekomendasikan untuk membaca artikel ini: Arthur Hayes memperingatkan Trump tertarik untuk menjatuhkan harga Bitcoin.
Berita crypto Terbaru
- Forex
- Crypto