Prabowo janjikan penyaluran dana ke daerah lebih besar
Pemerintah pusat menjanjikan aliran dana yang lebih besar ke daerah dalam periode mendatang di tengah upaya memperkuat akses keuangan daerah. Komitmen itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat pembukaan Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).
Sorotan
- Prabowo berjanji menyalurkan dana pemerintah pusat ke kabupaten dan provinsi lebih besar dibandingkan periode sebelumnya.
- Prabowo menegaskan pada tahun depan penyaluran dana ke daerah akan meningkat sebagai bagian pemanfaatan potensi negara untuk kesejahteraan rakyat.
- Peningkatan aliran dana ke daerah diposisikan sebagai instrumen utama untuk mendorong pembangunan dan pengentasan kemiskinan, bukan sekadar kebijakan fiskal.
Komitmen fiskal untuk pemerintah daerah
Seperti dilaporkan Kompas.com, Prabowo mengatakan akan membuktikan bahwa dana yang mengalir ke kabupaten dan provinsi akan lebih besar pada masa pemerintahannya dibandingkan sebelumnya. Ia juga meminta kepala daerah tidak perlu mengkhawatirkan kemungkinan pengurangan transfer dari pemerintah pusat ke daerah.Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan keyakinan bahwa pada tahun depan penyaluran dana ke daerah akan meningkat lagi. Ia menempatkan kebijakan itu sebagai bagian dari pemanfaatan seluruh potensi negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dampak bagi agenda kesejahteraan daerah
Prabowo menegaskan bahwa ukuran keberhasilan kepemimpinan, termasuk di tingkat daerah, adalah kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut tujuan kepemimpinannya adalah melihat rakyat hidup lebih sejahtera, bukan terus berada dalam kemiskinan.Presiden juga mengingatkan kepala daerah agar menjadikan respons masyarakat sebagai tolok ukur kinerja mereka. Pesan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan aliran dana ke daerah diposisikan bukan hanya sebagai kebijakan fiskal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong hasil pembangunan yang lebih nyata bagi warga.
Dalam liputan kami sebelumnya tentang alokasi Transfer ke Daerah (TKD) di APBN 2027, kami menyoroti bahwa kenaikannya yang hanya 5,5% dinilai belum cukup meredakan tekanan fiskal di daerah. Kami juga membahas risiko tertahannya layanan publik dan pembangunan infrastruktur—terutama pada pos yang bergantung pada DAK fisik—serta dorongan agar Pemda mencari sumber pendapatan alternatif ketika ruang transfer pusat terbatas.
- Forex
- Crypto