DKI Jakarta hitung pinjaman SMI saat kepastian DBH masih difinalisasi

Traders Union
Semua berita
Data Ekonomi
Jakarta hitung pinjaman SMI

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Hanna Syniavska

28.10.2026

DKI Jakarta hitung pinjaman SMI saat kepastian DBH masih difinalisasi — Jakarta tunggu DBH & SMI

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu kepastian Dana Bagi Hasil, atau DBH, dari Kementerian Keuangan di tengah upaya menjaga kelangsungan pembangunan ibu kota. Sambil menanti terbitnya Peraturan Menteri Keuangan, pemprov juga menghitung opsi pendanaan alternatif berupa pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur, atau SMI, dengan bunga yang disebut kompetitif.

Sorotan

Pemprov DKI Jakarta menunggu finalisasi Peraturan Menteri Keuangan terkait besaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan diterima untuk melanjutkan pembangunan.
Pemerintah pusat menawarkan opsi pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur dengan suku bunga sangat kompetitif kepada DKI, tetapi perhitungan final belum disepakati.
Pemprov DKI juga mempertimbangkan penerbitan obligasi daerah sekitar Rp 5,6 triliun, namun implementasinya masih menunggu keputusan pemerintah pusat.

Finalisasi DBH dan opsi pendanaan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pembahasan DBH saat ini masih berada pada tahap finalisasi setelah pertemuannya dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Balai Kota Jakarta. Pemprov DKI masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan untuk memperoleh kepastian mengenai besaran DBH yang akan diterima.

Pramono mengatakan diskusi dengan pemerintah pusat berjalan baik dan diharapkan tidak menghambat momentum pembangunan Jakarta. Namun, ia belum merinci apakah proses pembahasan itu akan berujung pada pengembalian DBH yang sebelumnya dipangkas.

Selain DBH, pemerintah pusat menawarkan bantuan pendanaan bagi Pemprov DKI melalui pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur. Menurut Pramono, skema itu menawarkan suku bunga yang sangat kompetitif, tetapi perhitungannya masih berlangsung dan belum mencapai finalisasi.

Dampak pada pembiayaan pembangunan Jakarta

Opsi pinjaman dari SMI menjadi salah satu instrumen yang dibahas di tengah penyesuaian kemampuan keuangan daerah. Langkah itu menunjukkan Pemprov DKI sedang menyiapkan sumber pembiayaan alternatif sambil menunggu kejelasan transfer fiskal dari pemerintah pusat.

Pramono juga kembali menyinggung rencana penerbitan obligasi daerah sekitar Rp 5,6 triliun. Ia menegaskan Pemprov DKI akan mengikuti keputusan pemerintah pusat karena kebijakan obligasi daerah dinilai tidak hanya menyangkut kepentingan Jakarta, tetapi juga kemungkinan penerapannya di provinsi lain.

Dengan kondisi tersebut, arah pembiayaan pembangunan Jakarta untuk saat ini masih bergantung pada dua faktor utama, yakni kepastian DBH dan keputusan akhir atas skema pendanaan alternatif. Kejelasan atas dua pos itu akan memengaruhi ruang fiskal daerah dalam menjaga kesinambungan program pembangunan.

Dalam liputan kami sebelumnya tentang alokasi Transfer ke Daerah (TKD) di APBN 2027, kami menyoroti bahwa kenaikannya yang tipis dinilai belum cukup meredakan tekanan fiskal pemerintah daerah yang masih bergantung pada dana pusat. Kami juga membahas risiko tertahannya pembiayaan layanan publik dan infrastruktur—terutama yang bertumpu pada DAK fisik—serta mendorong daerah menyiapkan sumber pendanaan alternatif, termasuk rencana obligasi DKI Jakarta Rp 5,6 triliun setelah pemangkasan DBH.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?