Pemerintah siapkan stimulus Rp31 triliun untuk daya beli dan subsidi upah kuartal IV-2026

Traders Union
Semua berita
Data Ekonomi
Stimulus Rp31 triliun & subsidi upah

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Aleksandra Chaikina

22.10.2026

Pemerintah siapkan stimulus Rp31 triliun untuk daya beli dan subsidi upah kuartal IV-2026 — Stimulus Rp31 triliun 2026

Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi Rp31 triliun pada kuartal IV-2026 untuk menjaga daya beli rumah tangga di tengah fokus pada kelompok berpendapatan rendah dan pekerja formal. Paket ini mencakup bantuan beras, bantuan subsidi upah Rp900.000 per pekerja selama Oktober hingga Desember, serta insentif pajak bagi pekerja bergaji hingga Rp10 juta per bulan.

Sorotan

Pemerintah mengalokasikan stimulus Rp31 triliun pada kuartal IV-2026, termasuk bantuan beras Rp17,55 triliun untuk 33.244.408 keluarga dan subsidi upah Rp900.000 per pekerja.
Subsidi upah Rp300.000 per bulan diberikan pada Oktober-Desember 2026 kepada 13,3 juta pekerja dengan gaji Rp3,5 juta, serta fasilitas Pajak Penghasilan ditanggung pemerintah untuk penghasilan hingga Rp10 juta.
Program satu orang satu rekening dengan anggaran Rp1,28 triliun mencakup 25 juta warga untuk distribusi bantuan sosial, mendorong inklusi keuangan dan konsumsi rumah tangga.

Rincian stimulus dan skema penyaluran

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan stimulus tahun ini bernilai Rp31 triliun dan mulai digunakan pada kuartal keempat 2026 melalui integrasi rekening perbankan yang sama agar penyaluran lebih cepat diterima masyarakat.

Alokasi tersebut mencakup bantuan beras senilai Rp17,55 triliun untuk 33.244.408 keluarga. Pemerintah juga menyalurkan bantuan subsidi upah sebesar Rp300.000 per bulan pada Oktober, November, dan Desember kepada 13,3 juta pekerja dengan gaji Rp3,5 juta, sehingga total yang diterima setiap pekerja mencapai Rp900.000.

Selain bantuan tunai langsung, pemerintah memperluas dukungan sektor ketenagakerjaan melalui fasilitas Pajak Penghasilan ditanggung pemerintah bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan. Kebijakan itu ditujukan untuk menjaga stabilitas kesejahteraan keluarga pekerja selama periode penyaluran stimulus.

Dampak bagi inklusi keuangan dan konsumsi rumah tangga

Pemerintah juga menyiapkan program satu orang satu rekening sebagai penopang distribusi bantuan sosial dan aktivitas produktif masyarakat. Skema ini menggunakan setoran awal Rp50.000 dengan anggaran Rp1,28 triliun untuk sekitar 25 juta warga desil 1 sampai 4 berusia di atas 17 tahun.

Integrasi rekening perbankan tunggal itu diposisikan bukan hanya sebagai saluran penyaluran bantuan, tetapi juga sebagai upaya mempersempit kesenjangan akses keuangan di tingkat akar rumput. Dengan basis rekening yang lebih luas, efektivitas distribusi stimulus diharapkan meningkat sekaligus memperkuat konsumsi rumah tangga pada akhir 2026.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang aturan baru rencana bisnis bank dari OJK, kami membahas penerbitan POJK 17/2026 yang memperketat penyusunan rencana bisnis agar lebih realistis, berbasis risiko, dan selaras dengan tata kelola. Ketentuan ini juga memperluas detail pelaporan lewat sistem OJK untuk memperkuat pengawasan serta mendorong kesiapan bank menghadapi transformasi digital—konteks penting saat perbankan dilibatkan dalam percepatan penyaluran stimulus dan perluasan akses rekening.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?