DPRD DKI Jakarta tunda pembahasan RAPBD 2027 di tengah ketidakpastian DBH dan obligasi daerah
Pembahasan RAPBD 2027 DKI Jakarta tertahan saat pemerintah daerah masih menyesuaikan rencana belanja dengan kepastian pendanaan yang belum final. Penundaan ini terjadi di tengah potensi pengurangan dana bagi hasil sekitar Rp 600 miliar dan belum pastinya persetujuan obligasi daerah yang nilainya disebut mencapai lebih dari Rp 5 triliun.
Sorotan
- DPRD DKI Jakarta menunda pembahasan RAPBD 2027 senilai Rp 82,89 triliun akibat ketidakpastian pengurangan DBH sekitar Rp 600 miliar dan obligasi daerah.
- Kepastian besaran DBH dan persetujuan obligasi daerah senilai sekitar Rp 5 triliun lebih akan dibahas setelah pertemuan Gubernur DKI dan Menteri Keuangan pada 26 Oktober 2026.
- Sebagai alternatif pembiayaan, pemerintah daerah mempertimbangkan pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur untuk menjaga ruang fiskal jika dana utama tidak pasti.
Penyesuaian anggaran menunggu hasil komunikasi pusat
Seperti dilaporkan Kompas.com, Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta menunda pembahasan RAPBD 2027 karena masih menunggu kejelasan pengurangan dana bagi hasil, atau DBH, serta persetujuan penerbitan obligasi daerah.Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengatakan pembahasan belum bisa dilanjutkan karena pemerintah daerah masih harus menyesuaikan anggaran dengan kondisi pendanaan yang belum pasti. Ia menyatakan kepastian itu diharapkan muncul setelah pertemuan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang dijadwalkan pada Senin, 26 Oktober 2026.
Suhud mengatakan pengurangan DBH berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan mencapai sekitar Rp 600 miliar. Menurut dia, pengurangan tersebut membuat anggaran yang sebelumnya telah disepakati perlu disesuaikan kembali, tetapi DPRD belum dapat menentukan pos mana yang akan dikurangi sebelum ada kepastian atas DBH dan obligasi daerah.
Nilai RAPBD 2027 disebut mencapai Rp 82,89 triliun. Suhud menilai pembahasan di tingkat komisi perlu menunggu kepastian agar proses penyusunan tidak didasarkan pada asumsi yang belum final.
Dampak terhadap pembiayaan dan opsi pendanaan
Menurut Suhud, penyesuaian anggaran menjadi semakin menantang bila pengurangan DBH tidak diimbangi sumber pendanaan lain. Risiko itu bertambah karena penerbitan obligasi daerah yang direncanakan sebagai salah satu sumber pembiayaan Jakarta juga belum dipastikan persetujuannya.Ia mengatakan jika obligasi tidak disetujui, besaran anggaran yang harus disesuaikan akan menjadi lebih besar, dengan nilai obligasi yang disebut mencapai sekitar Rp 5 triliun lebih. Karena itu, DPRD DKI Jakarta memilih menunggu hasil komunikasi antara pemerintah provinsi dan Kementerian Keuangan sebelum menentukan langkah lanjutan.
Salah satu alternatif yang sedang dibicarakan pihak eksekutif adalah pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur, atau PT SMI. Opsi itu menunjukkan pemerintah daerah masih menyiapkan skema pembiayaan lain untuk menjaga ruang fiskal Jakarta jika sumber dana utama berubah.
Dalam liputan kami sebelumnya tentang alokasi Transfer ke Daerah (TKD) di APBN 2027, kami mencatat kenaikannya dinilai belum cukup untuk meredakan tekanan fiskal pemerintah daerah yang masih bergantung pada dana pusat. Artikel itu menyoroti risiko tertahannya layanan publik dan pembangunan infrastruktur—terutama pada pos yang bergantung pada DAK fisik—serta mendorong daerah menyiapkan sumber pendanaan alternatif, termasuk inisiatif obligasi seperti yang sempat dirancang DKI Jakarta.
- Forex
- Crypto