LPEM FEB UI soroti tanggung jawab negara atas sulitnya kerja bagi generasi muda

Traders Union
Semua berita
Data Ekonomi
Tanggung jawab negara soal kerja muda

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Daria Chernytska

28.10.2026

LPEM FEB UI soroti tanggung jawab negara atas sulitnya kerja bagi generasi muda — Negara & Tantangan Kerja Muda

Di tengah peringatan Sumpah Pemuda, tekanan terhadap generasi muda yang sulit mendapat pekerjaan kembali menjadi sorotan di Indonesia. Peneliti makroekonomi LPEM FEB UI menilai persoalan ini bukan semata soal usaha individu, melainkan juga terkait kemampuan negara menyediakan peluang kerja yang sepadan.

Sorotan

LPEM FEB UI researcher Teuku Riefky at Pasar Gagasan on 28/10/2026 urged government accountability for limited job opportunities facing skilled youth.
Riefky argued young Indonesians with higher education struggle to find jobs despite significant investment in skills, highlighting a policy-performance gap.
Pushed by such critiques, policymakers face pressure to reevaluate alignment between education, skills development, and labor market absorption to mitigate socioeconomic risks.

Seruan akuntabilitas negara pada momentum Sumpah Pemuda

Seperti dilaporkan Kompas.com, peneliti makroekonomi LPEM FEB UI Teuku Riefky meminta pemerintah dan berbagai pihak berhenti terus menyalahkan generasi muda yang kesulitan memperoleh pekerjaan. Dalam acara Pasar Gagasan "Indonesia, Besok" di Menara Kompas, Jakarta Barat, Rabu (28/10/2026), ia mengaitkan masalah tersebut dengan janji kebangsaan yang lahir dari Sumpah Pemuda.

Menurut Riefky, ikrar para pemuda hampir satu abad lalu merupakan bentuk perjuangan untuk membangun Indonesia yang bersatu dan mampu berdiri di atas kaki sendiri. Ia menilai sudah saatnya janji itu dibalas oleh pemerintah dan bangsa dengan menghadirkan kondisi yang memungkinkan generasi muda memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

Ia mengatakan generasi muda saat ini sudah bekerja keras meningkatkan keterampilan dan menempuh pendidikan tinggi, termasuk hingga jenjang sarjana, S-2, dan S-3. Namun, investasi pendidikan tersebut belum selalu berbanding lurus dengan kesempatan kerja yang tersedia.

Dampak bagi tenaga kerja muda dan arah kebijakan

Riefky menilai persoalan sulitnya akses kerja perlu dilihat dari sisi tanggung jawab negara dalam menyediakan kesempatan bagi generasi muda. Dalam pandangannya, ketika individu sudah berupaya meningkatkan kapasitas tetapi tetap kesulitan masuk pasar kerja, beban penilaian tidak semestinya sepenuhnya diletakkan pada mereka.

Pernyataan itu menambah tekanan pada pembuat kebijakan untuk menilai kembali keterhubungan antara pendidikan, peningkatan keahlian, dan daya serap lapangan kerja. Bagi pasar tenaga kerja Indonesia, isu tersebut juga menyoroti risiko sosial dan ekonomi ketika kelompok usia produktif tidak memperoleh jalur yang memadai untuk mandiri secara finansial.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang kesenjangan antara visi kebijakan dan kapasitas birokrasi, kami menyoroti tantangan negara menerjemahkan agenda prioritas menjadi layanan yang efektif. Sorotan itu terlihat dari kendala operasional program Makan Bergizi Gratis, rendahnya tingkat koperasi desa yang benar-benar berjalan, hingga gangguan layanan energi yang menunjukkan lemahnya kesiapan pelaksana dan pengawasan. Rangkaian temuan tersebut menegaskan bahwa akuntabilitas tidak berhenti pada target, melainkan pada kemampuan institusi memastikan hasil yang nyata bagi masyarakat.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?