Indonesia siapkan bantuan khusus untuk kelas menengah setelah penurunan daya beli
Pemerintah Indonesia menyiapkan program bantuan khusus bagi kelompok kelas menengah di tengah tekanan ekonomi yang mendorong sebagian rumah tangga turun ke kelompok berpendapatan lebih rendah. Skema itu mencakup dukungan pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah hingga Rp 10 juta untuk seluruh sektor, sementara rincian bantuan lain masih akan diumumkan.
Sorotan
- Pemerintah Indonesia menyiapkan bantuan khusus untuk kelas menengah setelah sekitar 11 juta orang turun dari kelompok tersebut per 2 November 2026.
- Bantuan mencakup pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah hingga Rp 10 juta untuk semua sektor, dengan rincian bantuan lain akan diumumkan kemudian.
- Pemerintah menjadikan pemulihan kelas menengah sebagai fokus kebijakan 2027, termasuk rencana Presiden masuk ke industri otomotif untuk mendorong penyerapan tenaga kerja.
Rencana bantuan dan pernyataan pemerintah
Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan bantuan khusus bagi kelas menengah setelah sekitar 11 juta orang disebut turun dari kelompok tersebut. Ia menyampaikan hal itu di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 2 November 2026.Airlangga mengatakan program itu antara lain mencakup bantuan terkait pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah sampai Rp 10 juta untuk semua sektor. Ia menambahkan pemerintah masih akan menyampaikan unsur bantuan lainnya pada waktu berikutnya.
Dampak ekonomi dan fokus kebijakan 2027
Sebelumnya, Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan mengatakan pemerintah masih menghadapi tantangan di sektor ekonomi, termasuk penurunan jumlah masyarakat kelas menengah. Ia mengklaim sekitar 11 juta orang dari kelas menengah turun ke kelompok kelas menengah bawah.Menurut Syahganda, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah dan akan menjadi fokus pada 2027. Ia mengatakan Presiden akan masuk ke industri otomotif pada tahun depan dan menilai langkah itu dapat mendorong penyerapan tenaga kerja bagi kelompok kelas menengah, seiring upaya menjaga pertumbuhan yang lebih inklusif.
Dalam liputan kami sebelumnya tentang alokasi Transfer ke Daerah (TKD) di APBN 2027, kami mengulas kenaikan anggaran menjadi Rp 735 triliun yang dinilai masih belum cukup meredakan tekanan fiskal di daerah. Artikel tersebut menyoroti risiko tertahannya layanan publik dan pembangunan infrastruktur—terutama pada pos yang bergantung pada DAK fisik—serta dorongan agar pemda mencari sumber pendapatan alternatif seperti penguatan PAD atau penerbitan obligasi daerah.
Berita Income Terbaru
- Forex
- Crypto