Sidang UU IKN menyoroti dampak kesehatan dan risiko sosial pembangunan Nusantara
Perdebatan hukum atas Undang-Undang IKN di Mahkamah Konstitusi turut membuka pembahasan mengenai dampak ekonomi dan sosial dari pembangunan ibu kota baru. Dalam sidang pada 3 November 2026, ahli yang dihadirkan pemerintah menyatakan proyek itu berpotensi menurunkan stunting dan cacingan, namun tetap memerlukan kehati-hatian karena ada biaya sosial dan lingkungan.
Sorotan
- Ahli pemerintah Martin Daniel Siyaranamual menyatakan pembangunan IKN akan menurunkan prevalensi stunting dan cacingan serta meningkatkan akses pendidikan dan pekerjaan.
- Sidang Mahkamah Konstitusi pada 3 November 2026 menyoroti adanya biaya seperti perubahan pengelolaan lahan dan potensi hilangnya keanekaragaman hayati dalam pembangunan IKN.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Suku Balik mengajukan uji materi agar perlindungan hak masyarakat adat di Pasal 21 UU IKN diubah menjadi memerlukan persetujuan kolektif.
Manfaat kesehatan dan ekonomi dalam sidang MK
Seperti diberitakan Kompas.com, Martin Daniel Siyaranamual, ahli yang dihadirkan pemerintah dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN di Mahkamah Konstitusi, menyatakan pembangunan IKN memberi manfaat bagi kesehatan masyarakat. Dalam sidang perkara 299/PUU-XXIV/2026 di Jakarta Pusat pada Selasa, 3 November 2026, ia menyebut manfaat itu mencakup penurunan prevalensi stunting dan cacingan.Martin juga menilai peningkatan akses mobilitas dan pendidikan menjadi bagian dari dampak positif pembangunan IKN. Menurutnya, proyek tersebut tidak hanya terkait pembangunan ekonomi dan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto di Kalimantan, tetapi juga membuka kesempatan kerja yang lebih baik bagi masyarakat sekitar.
Meski demikian, ia mengingatkan adanya biaya yang menyertai pembangunan IKN. Ia menyoroti perubahan pengelolaan lahan, dampaknya terhadap warga sekitar, serta potensi hilangnya keanekaragaman hayati, sehingga proyek itu perlu dipertimbangkan secara hati-hati.
Gugatan masyarakat adat atas perlindungan hak
Di sisi lain, pengujian undang-undang ini berpusat pada keberatan masyarakat adat terhadap perlindungan hak dalam Pasal 21 UU IKN. Sibukdin dari Suku Balik, Kalimantan Timur, bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, mengajukan uji materi karena menilai ketentuan yang ada belum memberi perlindungan memadai bagi masyarakat adat.Para pemohon meminta pemerintah tidak hanya memperhatikan hak masyarakat adat, tetapi juga mendengar pendapat serta memperoleh persetujuan mereka atas pembangunan di wilayah adat. Mereka juga menuntut pengakuan dan kepastian hukum atas keberadaan serta hak ulayat masyarakat adat Balik di Sepaku, Kalimantan Timur.
Masyarakat Adat Balik Sepaku dan AMAN secara khusus mempersoalkan frasa "memperhatikan" dalam Pasal 21. Mereka meminta frasa itu diubah menjadi "mendapatkan persetujuan kolektif dari masyarakat adat", agar penataan ruang, pertanahan, pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, serta pertahanan dan keamanan dijalankan setelah ada persetujuan bebas tanpa paksaan berdasarkan informasi yang benar, lengkap, dan dapat dipahami.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang perluasan pendanaan pembangunan IKN lewat investasi Rp3,74 triliun, kami mengulas langkah Otorita IKN menggandeng badan usaha untuk mempercepat pembentukan ekosistem perkotaan di Nusantara. Pembahasan mencakup proyek hunian ASN seperti rumah susun 288 unit oleh PT Nindya Karya serta kerja sama pembangunan rumah tapak, sekaligus kaitannya dengan strategi mengurangi ketergantungan pada APBN dan mendorong aktivitas ekonomi di kawasan.
Berita Healthcare Industry Terbaru
- Forex
- Crypto