Kemendikdasmen tekankan integritas pengelolaan dana revitalisasi sekolah
Pemerintah menempatkan tata kelola dana sebagai faktor penting dalam percepatan revitalisasi sekolah dasar pada 2026. Penekanan itu mencakup larangan penyalahgunaan anggaran, kewajiban pelaporan yang benar, serta pengawasan atas efisiensi dan partisipasi masyarakat.
Sorotan
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan pengelolaan dana revitalisasi sekolah dasar tahun 2026 harus transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan administrasi keuangan.
- Partisipasi masyarakat diperbolehkan dalam pembangunan sekolah asalkan seluruh anggaran dan sumbangan dilaporkan transparan dan mengikuti mekanisme resmi.
- Seluruh pihak, termasuk pengawas dan konsultan, diwajibkan menjalankan pengawasan aktif untuk mencegah penyalahgunaan dana serta memastikan kualitas hasil revitalisasi.
Arahan pengelolaan dana dan pelaporan 2026
Menurut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, mengutip siaran pers institusi tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti meminta seluruh pihak yang terlibat dalam program revitalisasi satuan pendidikan mengelola bantuan secara transparan, akuntabel, dan amanah. Arahan itu disampaikan dalam Bimbingan Teknis Percepatan Pelaporan Progres Revitalisasi Sekolah Dasar Tahun 2026 di Jakarta, Kamis, 5 November 2026.Ia menegaskan program revitalisasi tidak hanya berfokus pada pembangunan atau perbaikan gedung sekolah, tetapi juga pada upaya menghadirkan pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia dan menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah bangunan yang selesai, melainkan juga dari dampaknya terhadap motivasi belajar murid, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah, serta kualitas pembelajaran.
Abdul Mu'ti juga meminta tanggung jawab dijalankan dari tahap pembangunan fisik hingga penyusunan laporan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan. Ia menekankan bahwa penggunaan anggaran harus sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan, karena pelaporan yang keliru dapat membuat pelaksanaan yang baik menjadi bermasalah dalam administrasi negara.
Dampak bagi tata kelola dan pengawasan proyek sekolah
Menteri itu menyatakan efisiensi dapat muncul dari keterlibatan masyarakat yang bergotong royong membantu pembangunan, selama seluruh penggunaan anggaran dilaporkan secara transparan dan mengikuti prosedur. Jika terdapat sisa anggaran atau perubahan kebutuhan pembangunan, penggunaan dana harus lebih dulu dikonsultasikan dengan pihak terkait dan mengikuti mekanisme yang berlaku.Partisipasi masyarakat, termasuk dukungan tambahan dana, dinilai dapat memperkuat pelaksanaan revitalisasi, tetapi tetap harus dicatat dan dilaporkan sesuai kondisi sebenarnya. Ia juga mengingatkan dana revitalisasi tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi, termasuk melalui praktik penggelembungan harga atau manipulasi nilai pembelian barang.
Selain itu, pengawas, fasilitator, konsultan, dan pihak lain yang terlibat diminta menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Konsultan, misalnya, tidak cukup hadir secara formal, tetapi harus aktif memberi arahan, memantau pelaksanaan, dan memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan agar sekolah yang lebih layak dapat langsung mendukung kegiatan belajar yang berkualitas.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang pengusutan dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) BNPB, dibahas dorongan penyusunan peta jalan pencegahan korupsi agar pengawasan anggaran kebencanaan bisa dipantau dari perencanaan hingga pelaporan. Kami juga menyoroti usulan audit menyeluruh tata kelola keuangan BNPB melalui koordinasi KPK dan BPK, menyusul penetapan lima tersangka dalam kasus pengadaan barang dan jasa.
Berita Reforms Terbaru
- Forex
- Crypto