WIKA kebut proyek tol Harbour Road II di Jakarta di tengah kendala lahan

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
WIKA kebut tol Harbour Road II

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Parshwa Turakhiya

06.04.2026

WIKA kebut proyek tol Harbour Road II di Jakarta di tengah kendala lahan — WIKA kebut tol Harbour

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk menyatakan progres fisik proyek Tol Harbour Road II ruas Ancol Timur-Pluit mencapai 32,31% hingga kuartal I-2026, sementara pembebasan lahannya baru 45%. Keterangan itu disampaikan manajemen proyek WIKA di Jakarta pada Senin, saat perseroan memaparkan tantangan konstruksi jalan tol layang senilai Rp15,8 triliun tersebut. Ruas sepanjang 9,69 kilometer ini dirancang untuk menghubungkan Ancol Timur dan Pluit serta akan kembali terintegrasi dengan Harbour Road I menuju arah Bandara Soekarno-Hatta.

Sorotan

WIKA mempercepat konstruksi tol Harbour Road II di Jakarta meski menghadapi tantangan lahan, lalu lintas aktif, dan utilitas bawah tanah, dengan target operasi 2026.
Nilai kontrak proyek Harbour Road II sebesar Rp5,82 triliun dari total nilai investasi Rp15,8 triliun, mencakup desain serta pembangunan jalan tol layang dua junction.
Penyelesaian proyek bergantung pada percepatan pembebasan lahan oleh Kementerian PUPR dan BPN/ATR, serta adaptasi relokasi utilitas pipa gas dan kabel optik.

Target operasi dan tantangan konstruksi 2026

WIKA menjelaskan pekerjaan Harbour Road II berjalan di area yang kompleks karena berada di dekat rel kereta api, permukiman warga, serta jalan tol dan jalan nasional yang tetap aktif dilalui kendaraan. Project Manager HBR II Hari Purnama mengatakan pengaturan lalu lintas menjadi salah satu tantangan utama karena pekerjaan dilakukan di koridor yang masih beroperasi. Menurut dia, percepatan kini difokuskan dari sisi selatan dan utara agar tahapan konstruksi dapat terus bergerak.

Di ujung barat sisi selatan, masih tersisa sekitar 1 kilometer pekerjaan menuju arah Pluit. Area ini disebut memiliki kepadatan tinggi sehingga membutuhkan metode konstruksi yang paling aman. Untuk sisi selatan, WIKA menargetkan ruas tersebut dapat beroperasi tahun ini, meski masih ada sisa pembebasan lahan sekitar 1 kilometer.

Dukungan pembebasan lahan dan utilitas bawah tanah

Pembebasan lahan untuk proyek ini dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum bersama Badan Pertanahan Nasional/ATR. Di sisi utara, proses pembebasan lahan masih berlangsung di beberapa titik dan nantinya akan menutup jalan eksisting guna mendukung konektivitas proyek. Hari menyatakan struktur dasar di area tersebut sudah selesai dan pekerjaan akan berlanjut ke tahap berikutnya.

Selain lahan, kondisi bawah tanah juga menjadi kendala karena ada utilitas yang harus disesuaikan atau direlokasi, termasuk pipa gas dan kabel optik. WIKA menyatakan berupaya menyesuaikan desain struktur agar tidak mengganggu utilitas yang ada. Jika penyesuaian tidak memungkinkan, relokasi dilakukan dengan perencanaan matang untuk menjaga kelancaran pembangunan.

Dampak proyek bagi konektivitas Jakarta

Harbour Road II dibangun sebagai jalan tol layang dengan kecepatan desain 80 kilometer per jam dan dilengkapi dua junction, yakni Ancol Timur dan Pluit. Dalam proyek ini, WIKA mengantongi nilai kontrak Rp5,82 triliun, sementara nilai investasi keseluruhan mencapai Rp15,8 triliun. Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengatakan perseroan bertanggung jawab atas desain dan pembangunan jalan tol tersebut.

Ketika tersambung penuh, ruas ini akan memperkuat hubungan koridor Ancol Timur-Pluit dan kembali terintegrasi dengan Harbour Road I sebelum menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dari sisi sektor konstruksi dan transportasi perkotaan, proyek ini berpotensi menambah kapasitas jaringan jalan di kawasan utara Jakarta yang padat. Namun, laju penyelesaiannya masih sangat bergantung pada kemajuan pembebasan lahan dan penanganan utilitas di lapangan.

Kami sebelumnya melaporkan bahwa minat investor asing pada proyek jalan tol di Indonesia masih tertahan karena akurasi proyeksi trafik kerap tidak sesuai dengan realisasi, yang dapat menekan pendapatan dan memperpanjang periode balik modal. Dalam laporan tersebut, pemerintah melalui BPJT menyiapkan perbaikan studi kelayakan dan readiness criteria, termasuk melibatkan konsultan independen serta mengevaluasi pembagian risiko agar profil risiko proyek lebih jelas bagi calon investor.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?