MTI nilai WFH Jumat belum cukup tekan konsumsi BBM

MTI nilai WFH Jumat belum cukup tekan konsumsi BBM
Efektivitas WFH Jumat dipertanyakan

Wacana penerapan work from home pada hari Jumat bagi aparatur sipil negara dan sektor swasta memunculkan pertanyaan baru soal efektivitas penghematan energi di Indonesia. Kebijakan ini dinilai berisiko mengalihkan perjalanan kerja menjadi mobilitas akhir pekan melalui fenomena PJKA, atau Pergi Jumat Kembali Ahad.

Sorotan

  • MTI menilai kebijakan WFH Jumat saja tidak cukup menekan konsumsi BBM karena berpotensi hanya menggeser perjalanan kerja menjadi aktivitas rekreasi.
  • MTI mendorong evaluasi kebijakan melalui analisis before and after untuk mengukur penurunan volume perjalanan, konsumsi BBM, dan perubahan pola mobilitas.
  • MTI menekankan perlunya integrasi WFH dengan insentif transportasi publik gratis serta percepatan elektrifikasi agar penurunan konsumsi BBM lebih signifikan.

Evaluasi efektivitas kebijakan mobilitas

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia, Aditya Dwi Laksana, menilai kebijakan WFH pada hari Jumat bukan solusi tunggal untuk menurunkan konsumsi BBM. Ia mengatakan pemilihan hari tersebut berpotensi hanya menggeser pola perjalanan dari aktivitas bekerja ke kegiatan rekreasi karena berdekatan dengan akhir pekan.

Menurut Aditya, kebijakan WFH perlu diintegrasikan dengan langkah lain agar dampaknya terhadap pengurangan perjalanan dan konsumsi energi bisa terukur. MTI mendorong pemerintah melakukan evaluasi melalui analisis before and after untuk melihat apakah benar terjadi penurunan volume perjalanan, penurunan konsumsi BBM, serta perubahan pola mobilitas masyarakat.

Dorongan integrasi dengan transportasi publik

MTI menilai pendekatan tunggal melalui WFH tidak cukup tanpa dukungan kebijakan transportasi yang lebih luas. Aditya menyebut pembelajaran internasional menunjukkan sejumlah negara menggunakan insentif transportasi publik gratis pada periode tertentu untuk mendorong perpindahan pengguna dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Selain insentif tersebut, kebijakan transportasi di negara lain juga dihubungkan dengan stimulus ekonomi dan percepatan elektrifikasi transportasi publik. Dalam konteks Indonesia, pendekatan terintegrasi seperti itu dinilai lebih berpeluang menghasilkan penurunan konsumsi BBM dibanding hanya mengubah pola kerja pada satu hari dalam sepekan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang usulan transportasi umum gratis selama satu bulan dari MTI, kami menyoroti bahwa langkah menahan mobilitas seperti pengendalian konsumsi BBM dan WFH dinilai belum cukup menghadapi kerentanan sektor transportasi di tengah krisis energi global. MTI menekankan perlunya perubahan struktural melalui penguatan angkutan umum agar ketergantungan pada kendaraan pribadi berkurang, sekaligus menekan dampak lanjutan pada biaya transportasi, inflasi, dan daya beli.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.