BI dinilai krusial menjaga daya tarik SBN saat kepemilikan asing menyusut

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
BI krusial jaga minat SBN

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Dan Blystone

04.05.2026

BI dinilai krusial menjaga daya tarik SBN saat kepemilikan asing menyusut — BI jaga minat SBN

Porsi kepemilikan investor asing di pasar Surat Berharga Negara Indonesia terus menurun hingga akhir April 2026, mempertegas tantangan menjaga minat dana global pada instrumen utang domestik. Di tengah kondisi itu, Bank Indonesia dinilai memegang peran penting untuk menstabilkan rupiah, mengelola likuiditas, dan menjaga ekspektasi inflasi agar imbal hasil SBN tetap kompetitif.

Sorotan

Kepemilikan asing di SBN turun menjadi 12,75% atau Rp 862,36 triliun per April 2026 dari 14,36% atau Rp 899,66 triliun setahun sebelumnya.
Aliran dana asing ke SRBI naik dari Rp 121,9 triliun pada Januari 2026 menjadi Rp 143,91 triliun pada Maret 2026, memperlihatkan preferensi jangka pendek investor.
Yield SUN 10 tahun diperkirakan berada di 6,4%–6,6% jika rupiah stabil, dan tetap di 6,8%–7,1% jika risiko fiskal dan pelemahan rupiah berlanjut hingga 2026.

Penurunan kepemilikan asing dan peran instrumen BI

Seperti dilaporkan KONTAN, data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menunjukkan kepemilikan nonresiden di surat utang negara tinggal 12,75% atau sekitar Rp 862,36 triliun per akhir April 2026. Porsi itu turun dari 13,17% atau Rp 878,75 triliun pada Januari 2026, dan lebih rendah dibanding April 2025 yang masih sekitar Rp 899,66 triliun atau 14,36%.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan BI perlu menjaga daya tarik SBN dengan menstabilkan nilai tukar rupiah, mengelola likuiditas, dan menjaga ekspektasi inflasi. Menurut dia, investor asing membeli SBN jika mereka percaya pelemahan rupiah tidak menghapus imbal hasil, sehingga kredibilitas BI menjadi jangkar penting bagi pasar.

Ia menilai salah satu instrumen yang digunakan BI untuk menarik minat investor adalah Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Dalam jangka pendek, instrumen ini dinilai efektif karena aliran dana asing ke SRBI dalam beberapa waktu terakhir lebih besar dibandingkan ke SBN, sehingga membantu menjaga likuiditas pasar keuangan domestik di tengah tekanan global.

Catatan BI menunjukkan kepemilikan asing di SRBI naik dari Rp 121,9 triliun pada Januari 2026 menjadi Rp 143,91 triliun pada Maret 2026. Namun, Syafruddin menegaskan SRBI lebih cocok untuk kebutuhan investasi jangka pendek dengan risiko durasi rendah, sehingga belum menyelesaikan persoalan struktural kepemilikan asing di SBN jangka panjang.

Prospek yield dan arus dana hingga akhir 2026

Syafruddin memperkirakan aliran dana asing ke pasar SBN bergerak bertahap dan cenderung hati-hati hingga akhir 2026. Investor berpeluang kembali masuk jika rupiah stabil, credit default swap menurun, inflasi terkendali, dan pemerintah menjaga disiplin fiskal, meski porsi asing belum tentu pulih cepat karena Indonesia kini dibandingkan dengan banyak pasar negara berkembang lain.

Dari sisi imbal hasil, yield SUN tenor 10 tahun berpeluang turun terbatas jika rupiah membaik dan kepercayaan investor meningkat. Dalam skenario positif, ia memperkirakan yield 10 tahun berada di kisaran 6,4% hingga 6,6%, sementara jika rupiah tetap lemah, porsi asing terus turun, dan risiko fiskal meningkat, yield dapat bertahan pada 6,8% hingga 7,1% sepanjang 2026.

Menurut dia, preferensi investor terhadap SRBI dibanding SBN tenor panjang menunjukkan pasar masih lebih percaya pada instrumen jangka pendek daripada risiko fiskal, kurs, dan kebijakan jangka panjang. Kondisi itu menempatkan konsistensi kebijakan pemerintah dan otoritas moneter sebagai faktor utama untuk memulihkan kepercayaan di pasar obligasi domestik.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pengetatan restitusi PPN, pemerintah menurunkan batas restitusi dipercepat menjadi Rp1 miliar per masa pajak mulai 1 Mei 2026 melalui PMK 28/2026. Kebijakan ini diambil seiring audit restitusi 2024–2025 dan penguatan kontrol administrasi perpajakan untuk menjaga arus kas negara serta kehati-hatian fiskal.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?