Bawaslu siapkan unit khusus saat politik uang bergeser ke e-wallet dan aset digital

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Bawaslu pantau politik uang digital

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Para Jutawan

Berita dari Otoritas Pengawas

Dan Blystone

06.05.2026

Bawaslu siapkan unit khusus saat politik uang bergeser ke e-wallet dan aset digital — Bawaslu antisipasi politik uang digital

Pengawasan pemilu di Indonesia memasuki fase baru ketika pola politik uang mulai berpindah dari transaksi tunai fisik ke kanal digital. Pergeseran ini mendorong Bawaslu menyiapkan respons kelembagaan, termasuk penguatan patroli siber dan koordinasi dengan otoritas sektor keuangan.

Sorotan

Bawaslu membentuk unit khusus dan memperkuat patroli siber untuk menangani pergeseran politik uang ke e-wallet, transfer saldo, dan aset digital per 6 Mei 2026.
Koordinasi intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dijalankan demi mempertegas pengawasan pemilu digital dan mempersempit ruang kejahatan transaksi non-tunai.
Maluku Utara, Lampung, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Utara tercatat sebagai provinsi berisiko tertinggi politik uang, dengan skor kerawanan hingga 100.

Langkah pengawasan untuk transaksi digital

Seperti dikutip dari siaran YouTube Bawaslu RI, anggota Bawaslu RI Herwyn J H Malonda mengatakan medium politik uang kini mulai berubah dari uang tunai fisik menjadi e-wallet, transfer saldo, dan aset digital. Ia menyampaikan perubahan itu sudah terlihat di sejumlah daerah, seiring meningkatnya pemahaman teknologi di masyarakat.

Dalam diskusi publik bertema "Pemilu Tanpa Uang Tunai, Solusi atau Ilusi" pada Rabu, 6 Mei 2026, Herwyn menyebut perubahan pola tersebut menjadi catatan penting bagi lembaga pengawas pemilu. Menurut dia, Bawaslu akan membentuk struktur unit khusus untuk menangani kejahatan digital dalam pemilu agar tidak tertinggal menghadapi pola baru tersebut.

Bawaslu juga menyatakan akan memperkuat patroli siber. Selain itu, lembaga tersebut akan mempererat koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam pengawasan pemilu.

Peta kerawanan tetap tinggi di daerah

Sebelumnya, Bawaslu menyatakan ada lima provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap aktivitas politik uang dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah. Pernyataan itu disampaikan oleh Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Lolly Suhenty, dalam peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang dikutip dari kanal YouTube Bawaslu pada 13 Agustus 2023.

Lima provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi tersebut adalah Maluku Utara dengan skor 100, Lampung 55,56, Jawa Barat 50, Banten 44,44, dan Sulawesi Utara 38,89. Bawaslu juga memetakan 29 provinsi dalam kategori sedang, di antaranya DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Papua Barat, Kalimantan Timur, Gorontalo, Riau, Maluku, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pergeseran ke instrumen digital menunjukkan risiko politik uang tidak lagi terbatas pada distribusi uang tunai langsung. Bagi sektor pengawasan pemilu dan jasa keuangan, perubahan ini memperluas kebutuhan pemantauan transaksi dan memperkuat urgensi kerja sama antarlembaga.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pertumbuhan pembiayaan fintech P2P lending di Indonesia, kami menyoroti pesatnya adopsi layanan keuangan digital—termasuk di kalangan usia 18–23 tahun—yang belum sepenuhnya diimbangi literasi dan pengelolaan risiko. Kami juga mencatat ekspansi penyaluran pinjaman dan kenaikan indikator risiko kredit macet, sehingga pemantauan serta edukasi penggunaan layanan digital menjadi semakin penting di tengah meningkatnya transaksi berbasis aplikasi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?