Kementerian Pemberdayaan Masyarakat ajukan tambahan anggaran Rp1 triliun untuk UMKM dan ekonomi kreatif

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Tambahan anggaran UMKM & ekonomi kreatif

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Dan Blystone

12.05.2026

Kementerian Pemberdayaan Masyarakat ajukan tambahan anggaran Rp1 triliun untuk UMKM dan ekonomi kreatif — Anggaran ekstra untuk UMKM

Pemerintah Indonesia menyiapkan penguatan dukungan fiskal bagi pelaku usaha kecil dan sektor ekonomi kreatif di tengah upaya mendorong pertumbuhan usaha rakyat tahun ini. Usulan tambahan anggaran sebesar Rp1 triliun itu disampaikan setelah pembahasan progres program kementerian dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 12 Mei 2026.

Sorotan

Kementerian Pemberdayaan Masyarakat mengajukan tambahan anggaran minimal Rp1 triliun tahun ini untuk mendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif.
Pemerintah memperluas dukungan UMKM melalui skema kredit seperti KUR dan meningkatkan prioritas pada pembiayaan serta program fasilitasi usaha kecil.
Alokasi APBN untuk perlindungan sosial mencapai Rp508,2 triliun dengan penyaluran bantuan sosial berbasis integrasi data tunggal DTSEN untuk meningkatkan ketepatan sasaran.

Usulan anggaran dan fokus program tahun ini

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan tahun ini pemerintah akan menambah anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Ia mengajukan tambahan tidak kurang dari Rp1 triliun dan menyebut nilai itu masih berpotensi terus ditambah untuk mendorong tumbuh kembang UMKM.

Selain penambahan anggaran, pemerintah juga terus menggerakkan skema kredit yang dipermudah, terutama untuk kredit usaha kecil dan menengah melalui Kredit Usaha Rakyat, atau KUR. Langkah ini menempatkan pembiayaan dan dukungan program sebagai dua instrumen utama untuk memperluas aktivitas usaha di segmen UMKM.

Dampak pada perlindungan sosial dan penyaluran bantuan

Dalam bidang perlindungan sosial, Muhaimin menyampaikan alokasi APBN untuk program perlindungan sosial saat ini telah mencapai Rp508,2 triliun. Angka itu mencakup bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan, serta bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional, sementara subsidi energi diarahkan agar lebih tepat sasaran.

Pemerintah juga terus mengintegrasikan data penerima manfaat untuk meningkatkan ketepatan sasaran program. Penyaluran bantuan sosial disebut dilakukan secara lebih akurat melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, atau DTSEN, yang menjadi basis penyelarasan data penerima.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang agenda pengentasan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja yang dibahas di Istana, kami mengulas langkah Kemenko Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan produktivitas UMKM melalui penyediaan 1.001 titik pasar rakyat, subsidi pelatihan, dan perluasan akses permodalan. Kami juga mencatat penyaluran KUR yang terus meningkat serta program SMK Go Global yang menargetkan lulusan SMK dari desil 1 untuk penempatan kerja di luar negeri.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?