BGN dicopot dari pimpinan lama setelah evaluasi program makan bergizi gratis

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
BGN ganti pimpinan makan gratis

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Sholanke Dele

03.06.2026

BGN dicopot dari pimpinan lama setelah evaluasi program makan bergizi gratis — BGN ganti pimpinan tiba-tiba

Pergantian mendadak di Badan Gizi Nasional menempatkan tata kelola program Makan Bergizi Gratis kembali menjadi sorotan pada 2 Juni 2026. Langkah ini mencakup pencopotan kepala badan dan dua wakil kepala di tengah pertanyaan atas serapan anggaran, mutu layanan, dan akuntabilitas penggunaan dana APBN.

Sorotan

Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dan dua wakilnya dari pimpinan BGN setelah evaluasi menemukan pelanggaran disiplin dan kegagalan menjaga standar makanan.
Program Makan Bergizi Gratis mengalokasikan anggaran Rp71 triliun pada 2025, namun realisasi belanja hingga 8 September 2025 baru mencapai Rp13 triliun atau 18,3 persen dari pagu.
Anggaran MBG untuk 2026 sempat naik ke Rp335 triliun lalu turun ke Rp268 triliun di tengah kasus keracunan massal, dugaan mark-up bahan baku, dan 8.182 SPPG terkena sanksi suspend.

Evaluasi kinerja dan alasan pencopotan

Mengacu pada pengumuman Istana Kepresidenan yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN bersama dua wakil kepala, Brigjen Pol (Purn) Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung. Pemerintah menyatakan keputusan itu didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi kinerja BGN selama sekitar 1,5 tahun.

Alasan resmi yang disampaikan pemerintah berfokus pada tiga aspek, yakni pelanggaran kedisiplinan dalam menjalankan standar operasi prosedur, lemahnya kedisiplinan tata kelola, dan kegagalan menjaga kualitas makanan sesuai standar BGN. Dadan sendiri pertama kali dilantik sebagai Kepala BGN pada 19 Agustus 2024 oleh Presiden Joko Widodo dan kemudian kembali dilantik pada era pemerintahan Presiden Prabowo.

BGN memegang mandat strategis untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis, salah satu janji kampanye utama Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024. Karena itu, perubahan pimpinan lembaga ini tidak hanya menjadi isu birokrasi, tetapi juga menyangkut pelaksanaan salah satu program sosial terbesar pemerintah.

Tekanan anggaran dan tuntutan akuntabilitas

Dari sisi keuangan negara, sorotan tertuju pada besarnya dana yang dialokasikan untuk program tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja dan masalah operasional di lapangan. Pada 2025, program MBG menyerap anggaran Rp71 triliun, tetapi per 8 September 2025 realisasi belanja baru mencapai Rp13 triliun atau sekitar 18,3 persen dari pagu.

Untuk tahun anggaran 2026, alokasi MBG sempat melonjak menjadi Rp335 triliun sebelum kemudian turun menjadi Rp268 triliun. Kenaikan anggaran itu terjadi ketika program masih menghadapi rangkaian persoalan sejak Januari 2025, termasuk ratusan kasus keracunan massal di berbagai daerah dan dugaan mark-up harga bahan baku oleh sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Setiap porsi makanan disebut memiliki alokasi biaya bahan baku Rp8.000 hingga Rp10.000, namun penyajian di lapangan dinilai kerap tidak memenuhi standar tersebut. Data BGN juga mencatat sejak program dimulai pada 6 Januari 2025 hingga 29 Mei 2026, sebanyak 8.182 SPPG pernah dikenai sanksi suspend di seluruh Indonesia, dengan 2.213 SPPG masih dalam proses pembenahan. Kondisi itu memperbesar tekanan agar evaluasi tidak berhenti pada pencopotan jabatan, tetapi berlanjut pada pertanggungjawaban yang lebih substantif atas pengelolaan dana publik.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang penunjukan Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), kami mengulas perombakan pimpinan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan mencopot Dadan Hindayana beserta dua wakil kepala. Artikel itu juga menyoroti latar belakang Nanik dan konteks kelembagaan BGN sebagai pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk kaitannya dengan agenda pengadaan dan penguatan pasokan gizi seperti susu.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?