Ashutosh Sureka

APDESI dorong desa jadi motor ekonomi dan ketahanan pangan nasional

APDESI dorong desa jadi motor ekonomi dan ketahanan pangan nasional
Desa Dorong Ekonomi Nasional

Penguatan ekonomi desa dinilai makin penting bagi pemerataan pembangunan di Indonesia, seiring besarnya peran lebih dari 75 ribu desa dalam aktivitas produksi dan kesejahteraan masyarakat. Arah ini juga menempatkan desa sebagai basis penciptaan lapangan kerja dan penopang ketahanan pangan nasional.

Sorotan

  • APDESI Merah Putih menekankan pada 10 Juni 2026 bahwa desa harus menjadi subjek utama penggerak ekonomi nasional, bukan hanya objek pembangunan.
  • Penguatan ekonomi desa difokuskan pada pengembangan sektor pertanian, peternakan, koperasi, usaha mikro, serta kolaborasi multi-pihak untuk menaikkan pendapatan masyarakat desa.
  • Ribuan kepala desa membahas strategi transformasi digital, investasi, dan kemitraan untuk memperluas dampak ekonomi desa dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Agenda penguatan ekonomi desa

Dalam keterangannya yang dimuat Okezone Economy Indonesia, Anwar Sadat, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih, mengatakan pada Rabu (10/6/2026) bahwa desa tidak lagi dapat diposisikan hanya sebagai objek pembangunan, melainkan harus menjadi subjek utama yang menggerakkan perekonomian nasional dari bawah.

Ia menilai desa memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal sosial yang besar. Menurutnya, bila potensi tersebut dikelola melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, desa dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus benteng ketahanan pangan Indonesia.

Penguatan ekonomi desa, kata Anwar, perlu ditempuh melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, koperasi, usaha mikro, serta berbagai model kemitraan yang dapat meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat desa.

Dampak bagi pemerataan dan ketahanan pangan

Berbagai isu strategis dibahas oleh ribuan kepala desa, mulai dari pengembangan ekonomi desa, investasi dan kemitraan desa, transformasi digital, penguatan koperasi desa, hingga ketahanan pangan nasional. Rangkaian isu tersebut menunjukkan bahwa desa diposisikan bukan hanya sebagai penerima program, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam pembangunan ekonomi berbasis wilayah.

APDESI menilai desa memiliki posisi strategis untuk mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan lain dinilai menjadi kebutuhan utama untuk memperluas dampak ekonomi desa dan memperkuat pasokan pangan nasional.

Perkembangan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebelumnya kami soroti, termasuk laporan bahwa 1.061 unit sudah beroperasi di Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai bagian dari target nasional 80.000 unit hingga 2029. Dalam artikel itu, kami juga membahas peran jaringan koperasi ini dalam menekan biaya kebutuhan pokok—seperti MinyaKita dan LPG 3 kg yang diklaim dijual di bawah harga pasar—serta potensi penghematan besar jika cakupannya meluas.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.