Tuntutan mahasiswa atas APBN menyoroti risiko subsidi energi dan belanja program pemerintah

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Tuntutan mahasiswa dan APBN

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Dan Blystone

4 jam yang lalu

Tuntutan mahasiswa atas APBN menyoroti risiko subsidi energi dan belanja program pemerintah — APBN & subsidi energi disorot

Aksi mahasiswa di Jakarta pada 12 Juni 2026 membawa tuntutan ekonomi dan politik yang menempatkan APBN sebagai sasaran utama kritik. Namun, ketika tiga tuntutan fiskal utama dihitung dengan asumsi harga minyak, kurs, dan beban subsidi saat ini, tuntutan tersebut justru menunjukkan benturan prioritas anggaran.

Sorotan

Realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga Mei 2024 mencapai Rp 203,7 triliun, naik 208,2 persen year-on-year dan hampir separuh pagu tahunan.
APBN 2026 diasumsikan dengan ICP 70 dollar U.S. per barel dan kurs Rp 16.500, namun realisasi Januari–Mei sudah 91,8 dollar U.S. dan rupiah di atas Rp 18.000.
Pagu Badan Gizi Nasional 2026 mencapai Rp 268 triliun, dan permintaan penurunan harga BBM menimbulkan tekanan tambahan ke ruang fiskal dan potensi pengalihan belanja program pemerintah.

Tekanan subsidi energi dan ruang fiskal

Seperti dilaporkan Kompas Indeks News Indonesia, tuntutan untuk menurunkan harga BBM muncul ketika tekanan terhadap fiskal negara sedang meningkat akibat lonjakan harga energi global dan pelemahan rupiah.

Dalam uraian tersebut, harga BBM bersubsidi disebut tidak naik, dengan Pertalite tetap Rp 10.000 per liter dan biosolar Rp 6.800 per liter. Kenaikan justru terjadi pada BBM nonsubsidi, ketika harga Pertamax di Jakarta naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter dua hari sebelum aksi mahasiswa berlangsung.

Pemicu perubahan itu dikaitkan dengan perang di kawasan Teluk yang mengganggu pasokan melalui Selat Hormuz serta kurs rupiah yang menembus Rp 18.000 per dollar U.S. pada 4 Juni. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah pada dasarnya hanya memiliki instrumen subsidi dan kompensasi untuk meredam tekanan harga.

Laporan APBN KiTa mencatat realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga Mei mencapai Rp 203,7 triliun, atau hampir separuh dari pagu tahunan. Nilai itu juga disebut melonjak 208,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

APBN 2026 disusun dengan asumsi ICP 70 dollar U.S. per barel dan kurs Rp 16.500, sementara realisasi rata-rata ICP Januari hingga Mei sudah mencapai 91,8 dollar U.S. dan rupiah berada di atas Rp 18.000. Nota Keuangan APBN 2026 juga menghitung setiap kenaikan ICP 1 dollar U.S. per barel menambah pendapatan negara Rp 3,5 triliun, tetapi menaikkan belanja Rp 10,3 triliun, sehingga defisit melebar secara neto Rp 6,8 triliun.

Konsekuensi bagi program belanja pemerintah

Dalam kerangka itu, tuntutan agar harga BBM diturunkan berarti mendorong tambahan beban subsidi dalam jumlah sangat besar. Teks tersebut juga menyebut Menteri Keuangan pernah mengatakan bahwa bila harga minyak bertahan di 92 dollar U.S. tanpa intervensi, defisit bisa mencapai 3,7 persen PDB.

Pertanyaan mengenai sumber pendanaan kemudian diarahkan pada tuntutan lain, yakni penghentian program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Pagu Badan Gizi Nasional pada 2026 mencapai Rp 268 triliun, dan bila dana siaga Rp 67 triliun ikut dihitung, nilainya menjadi Rp 335 triliun, angka yang lebih dikenal publik.

Dengan demikian, tiga tuntutan ekonomi dalam aksi itu digambarkan tidak berdiri sendiri, karena penurunan harga BBM membutuhkan ruang fiskal yang justru dapat menekan atau mengalihkan belanja program pemerintah lainnya. Dua tuntutan politik lain, yakni penghentian militerisme di ranah sipil dan desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintahannya, berada di luar pengujian fiskal yang dibahas dalam perhitungan APBN tersebut.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang penyesuaian harga BBM nonsubsidi, kami menegaskan bahwa kenaikan hanya berlaku pada produk seperti RON 92/Pertamax, sementara Pertalite dan Biosolar tetap pada harga yang ditetapkan pemerintah. Kami juga menyoroti pentingnya transparansi dan edukasi dari pemerintah serta badan usaha agar publik tidak menyamakan penyesuaian BBM nonsubsidi dengan kenaikan seluruh jenis BBM, mengingat dampaknya bisa merembet ke inflasi, biaya transportasi, dan daya beli.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?