DPR akan panggil Pertamina terkait risiko peralihan konsumsi BBM ke Pertalite

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
DPR panggil Pertamina soal BBM

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Dan Blystone

4 jam yang lalu

DPR akan panggil Pertamina terkait risiko peralihan konsumsi BBM ke Pertalite — DPR sorot BBM Pertalite

Komisi VI DPR RI bersiap memanggil PT Pertamina (Persero) setelah kenaikan harga BBM non-subsidi memunculkan kekhawatiran pergeseran konsumsi dari Pertamax ke Pertalite. Perubahan pola konsumsi itu dinilai berpotensi menekan ketersediaan stok BBM bersubsidi dan menambah persoalan distribusi di lapangan.

Sorotan

Komisi VI DPR RI akan memanggil Pertamina untuk membahas dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi dan potensi perpindahan konsumsi masyarakat ke Pertalite.
DPR memperingatkan risiko lonjakan konsumsi Pertalite yang bisa memicu keterbatasan stok dan menambah beban terhadap pasokan BBM bersubsidi.
Penyesuaian harga BBM non-subsidi didorong oleh konflik geopolitik berkepanjangan, pelemahan rupiah, serta tingginya impor minyak yang menekan stabilitas harga energi di Indonesia.

Rencana pemanggilan dan isu pasokan

Seperti diberitakan Okezone Economy Indonesia, Komisi VI DPR RI akan meminta penjelasan Pertamina mengenai dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi terhadap kinerja perseroan dan potensi perpindahan konsumsi masyarakat. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mengatakan kondisi itu perlu diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan masalah baru.

Ia memperingatkan jangan sampai masyarakat beralih secara besar-besaran ke Pertalite lalu memicu keterbatasan stok yang pada akhirnya menyulitkan masyarakat. Kekhawatiran utama DPR tertuju pada kemungkinan tekanan tambahan terhadap pasokan BBM bersubsidi jika selisih harga dengan produk non-subsidi mendorong perubahan pilihan konsumen.

Tekanan global pada harga energi

Adisatrya menilai penyesuaian harga BBM non-subsidi tidak bisa dilepaskan dari kondisi global yang masih penuh ketidakpastian. Menurut dia, konflik geopolitik yang berkepanjangan, pelemahan rupiah, dan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak menjadi faktor yang membebani pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi.

Dalam konteks itu, DPR melihat penyesuaian harga sebagai konsekuensi dari tekanan biaya yang makin berat pada sektor energi. Pembahasan dengan Pertamina nantinya juga berpotensi menjadi ruang untuk menilai dampak kebijakan harga terhadap pasokan domestik dan akses masyarakat terhadap BBM.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang ketersediaan Pertalite bersubsidi, kami membahas penegasan Pertamina Patra Niaga bahwa stok Pertalite tetap aman dan penyalurannya ke seluruh SPBU berjalan normal sesuai penugasan pemerintah. Saat itu, perusahaan menyoroti dukungan logistik dan infrastruktur terintegrasi, pemantauan stok secara real-time, serta koordinasi regional untuk mengantisipasi lonjakan permintaan di wilayah tertentu.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?