PDI-P menilai komunikasi publik pemerintah atas kritik mahasiswa masih lemah

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
PDI-P nilai komunikasi publik pemerintah lemah

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Berita Bank Sentral

Ciaran Ryan

1 jam yang lalu

PDI-P menilai komunikasi publik pemerintah atas kritik mahasiswa masih lemah — PDI-P kritik komunikasi publik

Di tengah rangkaian demonstrasi mahasiswa di Jakarta, PDI-P menilai pemerintah pada dasarnya sudah merespons berbagai kritik terhadap kebijakan publik. Namun, partai itu melihat penyampaian respons tersebut ke masyarakat masih menjadi kendala utama yang memengaruhi penerimaan publik.

Sorotan

Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menilai respons pemerintah terhadap kritik mahasiswa sudah ada, namun komunikasi publik dinilai belum efektif per 17 Juni 2026.
PDI-P meminta pemerintah lebih terbuka terhadap kritik mahasiswa, menyerap aspirasi, dan memperbaiki tata kelola seperti Badan Gizi Nasional melalui pemetaan anggaran.
Aksi demonstrasi mahasiswa 12 Juni 2026 menyuarakan lima tuntutan utama, menyoroti pemborosan APBN, harga kebutuhan pokok, dan penyaluran aspirasi ke pemerintah.

Penilaian PDI-P atas respons pemerintah

Sebagaimana dilaporkan Kompas.com, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menyatakan pemerintah sudah merespons kritik yang disampaikan mahasiswa, tetapi komunikasi kepada publik belum berjalan efektif. Ia menyampaikan pandangan itu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.

Said mengatakan PDI-P terus mengimbau pemerintah agar lebih terbuka terhadap kritik mahasiswa dan menjadi pendengar yang baik. Menurut dia, aspirasi yang disuarakan mahasiswa tidak cukup hanya didengar, tetapi perlu diserap dan diaktualisasikan ke dalam berbagai kebijakan pemerintah.

Ia juga mengakui masih ada kebijakan yang memiliki kekurangan. Salah satu yang disorot ialah tata kelola Badan Gizi Nasional, meski menurutnya pemerintah mulai melakukan pembenahan melalui konsolidasi dan pemetaan anggaran terhadap pagu yang dimiliki.

Dampak politik dan tuntutan mahasiswa

Pernyataan itu muncul setelah aksi demonstrasi mahasiswa yang diikuti Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Universitas Pancasila, Institut Pertanian Bogor, dan sejumlah kampus lain digelar untuk mengkritik beberapa kebijakan pemerintah. Aksi yang semula direncanakan berlangsung di Bundaran Hotel Indonesia pada Jumat, 12 Juni 2026, tertahan di Jalan Jenderal Sudirman, depan Plaza UOB, karena pengamanan aparat.

Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program Makan Bergizi Gratis serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, dan meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah. Penekanan PDI-P pada komunikasi publik menunjukkan isu penyaluran aspirasi dan kejelasan respons pemerintah masih menjadi faktor penting bagi stabilitas hubungan antara pembuat kebijakan dan kelompok masyarakat sipil.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang sorotan atas Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kami membahas bagaimana pelaksanaan MBG menuai kritik terkait tata kelola, distribusi, pengawasan keamanan pangan, serta akuntabilitas anggaran, termasuk risiko kebocoran dan potensi korupsi. Kami juga menyoroti tekanan publik yang menguat melalui aksi demonstrasi 12 Juni dan kebutuhan penguatan pengendalian intern serta pengawasan independen, di tengah catatan bahwa komunikasi pemerintah kerap dinilai kurang substantif dan tidak cukup berbasis data.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?