Indonesia dorong implementasi B50 untuk pangkas impor solar dan hemat devisa

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Indonesia dorong implementasi B50

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Berita Bank Sentral

Parshwa Turakhiya

1 jam yang lalu

Indonesia dorong implementasi B50 untuk pangkas impor solar dan hemat devisa — Implementasi B50 hemat devisa

Pemerintah Indonesia bersiap menerapkan kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026 sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan pada impor solar. Kebijakan campuran 50 persen biodiesel nabati dan 50 persen solar itu diproyeksikan menghemat devisa negara hingga Rp 157,28 triliun pada 2026 sekaligus memperkuat penggunaan energi domestik.

Sorotan

Implementasi B50 mulai 1 Juli 2026 diproyeksikan menghemat devisa Rp 157,28 triliun pada tahun ini dan tekan impor solar Indonesia.
Proyeksi penghematan devisa B50 pada 2026 naik 17,9 persen menjadi Rp 157,28 triliun dibanding mandatori B40 tahun lalu sebesar Rp 133,3 triliun.
Program B50 diperkirakan menaikkan nilai tambah CPO Rp 24,68 triliun, menyerap 2,21 juta tenaga kerja, dan menurunkan emisi 46,72 juta ton.

Target penghematan dan jadwal implementasi B50

Seperti dilaporkan Kompas.com, Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyatakan implementasi B50 yang dimulai pada 1 Juli 2026 berpotensi menekan kebutuhan Indonesia terhadap BBM jenis solar dan mengurangi impor. Ia mengatakan penghematan devisa dari kebijakan itu diperkirakan mencapai Rp 157,28 triliun pada tahun ini.

Dwi menyebut target tersebut sejalan dengan dorongan pemerintah untuk mengurangi impor BBM secara bertahap dan memperbesar kemandirian energi. Menurut dia, kebijakan B50 menjadi salah satu langkah yang diupayakan agar Indonesia dapat menghentikan impor solar di masa depan.

Nilai penghematan itu meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu saat pemerintah masih menjalankan mandatori B40. Dari penghematan devisa Rp 133,3 triliun pada tahun lalu, proyeksi penghematan melalui B50 pada 2026 naik sekitar 17,9 persen.

Dampak pada sawit, tenaga kerja, dan ketahanan energi

Selain mengurangi tekanan pada neraca perdagangan, program B50 juga diproyeksikan menciptakan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah, atau CPO, sebesar Rp 24,68 triliun. Kementerian ESDM juga memperkirakan kebijakan ini menyerap 2,21 juta tenaga kerja dan menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton.

Dwi mengatakan manfaat ekonomi B50 turut dirasakan pelaku sektor sawit, terutama petani, karena peningkatan bauran biodiesel memperbesar nilai tambah komoditas domestik. Menurut dia, kondisi harga minyak dunia yang berfluktuasi akibat perkembangan geopolitik global juga membuat kebijakan ini semakin relevan bagi upaya menekan ketergantungan pada impor BBM.

Pemerintah menyatakan implementasi B50 menjadi bagian dari komitmen mempercepat transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan sambil memanfaatkan sumber daya dalam negeri. Faktor tersebut, menurut Dwi, menjadi alasan utama kebijakan itu mulai dijalankan pada 1 Juli 2026.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang kebijakan harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi, kami mengulas penegasan pemerintah bahwa harga Pertalite dan Solar subsidi tetap dipertahankan meski tekanan geopolitik memicu volatilitas pasar energi global. Pada saat yang sama, kami menjelaskan bahwa harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax mengikuti pergerakan minyak dunia sesuai skema keekonomian, sehingga dapat naik atau turun untuk menjaga keberlanjutan pengadaan energi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?