KPK akan lelang ulang iPhone XS setelah pemenang gagal melunasi Rp34 juta
Lelang barang rampasan korupsi KPK menghadapi wanprestasi setelah pemenang untuk iPhone XS tidak menuntaskan pembayaran senilai Rp34 juta. Perangkat yang semula dibuka dengan harga limit Rp231.000 itu kini dijadwalkan untuk kembali masuk lelang pada periode Hakordia Desember 2026.
Sorotan
- KPK akan melelang ulang iPhone XS setelah pemenang gagal melunasi Rp34 juta, menambah potensi penerimaan dari penjualan aset rampasan.
- Penjualan 108 barang rampasan koruptor menghasilkan sekitar Rp39,8 miliar, dengan beberapa aset terjual di atas harga limit, seperti iPhone 13 Pro Max Rp17,8 juta dan mesin kopi La Marzocco Rp108,7 juta.
- Sebagian aset, termasuk tanah milik Ekiawan Heri Putra, belum laku dan empat pin emas perkara Syahrul Yasin Limpo batal dilelang karena kendala administrasi.
Kinerja lelang dan dampaknya bagi penerimaan aset
Dalam lelang yang sama, KPK menawarkan 108 barang rampasan koruptor yang terdiri dari 76 lot barang tidak bergerak dan 32 lot barang bergerak. Berdasarkan perhitungan sementara, lembaga itu membukukan nilai hasil lelang sekitar Rp39,8 miliar.Sejumlah barang lain juga mencatat penjualan di atas harga limit. iPhone 13 Pro Max kapasitas 1 TB dari perkara Hasanuddin terjual Rp17,8 juta dari harga limit Rp5,8 juta, dengan 193 peminat terdaftar dan 14 peserta aktif menawar.
Mesin kopi La Marzocco juga terjual Rp108,7 juta dari harga limit Rp77,6 juta setelah diikuti 27 penawar. Pada kelompok aset tidak bergerak, rumah milik terpidana Gazalba Saleh yang dilelang melalui KPKNL Bekasi terjual Rp6,2 miliar, sekitar Rp200 juta di atas harga limit Rp6 miliar.
KPK tetap mencatat sebagian aset belum memperoleh penawaran atau berstatus TAP, termasuk salah satu aset tanah milik terpidana Ekiawan Heri Putra. Empat pin opini WTP berbahan emas dari perkara Syahrul Yasin Limpo juga batal dilelang karena kelengkapan administrasi masih perlu dipenuhi.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang kasus korupsi di Badan Gizi Nasional terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), kami menyoroti risiko tata kelola dalam proyek negara bernilai besar, termasuk dugaan konflik kepentingan dan pengaturan pengadaan. Kami juga mencatat bagaimana lemahnya pengawasan dapat menggeser orientasi program dari layanan publik menjadi sumber rente, sehingga kualitas layanan berisiko tertinggal oleh perebutan akses dan manfaat proyek.
Berita Azerbaijan Ministry of Finance Terbaru
-
AS
-
Afghanistan
-
Afrika Selatan
-
Albania
-
Aljazair
-
Angola
-
Arab Saudi
-
Argentina
-
Armenia
-
Australia
-
Austria
-
Azerbaijan
-
Bahama
-
Bahrain
-
Bangladesh
-
Belanda
-
Belarus
-
Belgia
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brasil
-
Brunei Darussalam
-
Bulgaria
-
Ceko
-
Chili
-
Denmark
-
Ekuador
-
El Salvador
-
Estonia
-
Eswatini
-
Ethiopia
-
Filipina
-
Finlandia
-
Georgia
-
Ghana
-
Haiti
-
Hong Kong
-
Hongaria
-
India
-
Indonesia
-
Inggris Raya
-
Irak
-
Iran, Republik Islam
-
Irlandia
-
Israel
-
Italia
-
Jamaika
-
Jepang
-
Jerman
-
Kamboja
-
Kamerun
-
Kanada
-
Kazakhstan
-
Kenya
-
Kirgistan
-
Kolombia
-
Kongo
-
Korea
-
Kosta Rika
-
Kroasia
-
Kuba
-
Kuwait
-
Laos
-
Latvia
-
Lebanon
-
Lesotho
-
Libya
-
Lithuania
-
Luksemburg
-
Madagaskar
-
Makedonia Utara
-
Malaysia
-
Malta
-
Maroko
-
Mauritius
-
Meksiko
-
Mesir
-
Moldova
-
Mongolia
-
Montenegro
-
Mozambik
-
Myanmar
-
Namibia
-
Nepal
-
Nigeria
-
Norwegia
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestina
-
Panama
-
Pantai Gading
-
Papua Nugini
-
Paraguay
-
Peru
-
Polandia
-
Portugal
-
Prancis
-
Puerto Rico
-
Qatar
-
RD Kongo
-
Republik Dominika
-
Reuni
-
Rumania
-
Rwanda
-
Selandia Baru
-
Serbia
-
Singapura
-
Siprus
-
Slovakia
-
Slovenia
-
Somalia
-
Spanyol
-
Sri Lanka
-
Suriah
-
Swedia
-
Swiss
-
Taiwan, Provinsi Tiongkok
-
Tajikistan
-
Tanzania
-
Thailand
-
Tiongkok
-
Trinidad dan Tobago
-
Tunisia
-
Turki
-
Uganda
-
Ukraina
-
Uni Emirat Arab
-
Uruguay
-
Uzbekistan
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Yaman
-
Yordania
-
Yunani
-
Zambia
-
Zimbabwe
- Forex
- Crypto
