Perhapi dorong percepatan persetujuan RKAB untuk jaga pasokan batu bara PLTU

Perhapi dorong percepatan persetujuan RKAB untuk jaga pasokan batu bara PLTU
Perhapi percepat RKAB batu bara

Evaluasi gangguan pasokan listrik di sistem Jawa, Madura, dan Bali mendorong sorotan pada kepastian perencanaan produksi serta distribusi batu bara untuk kebutuhan domestik. Kelancaran pasokan ke PLTU dinilai bergantung pada kepastian angka produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, yang juga memengaruhi pelaksanaan kewajiban Domestic Market Obligation.

Sorotan

  • Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia meminta Kementerian ESDM mempercepat persetujuan RKAB untuk menjaga kepastian pasokan batu bara PLTU.
  • Keterlambatan persetujuan RKAB dan revisi rencana produksi berisiko mengganggu alokasi batu bara DMO dan pelaksanaan kontrak pasokan ke PLN.
  • Perhapi menyarankan RKAB 2026 disetujui pada akhir 2025 guna memastikan kesinambungan pasokan dan kepastian usaha industri tambang.

Desakan percepatan persetujuan RKAB

Sebagaimana dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperkuat tata kelola persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, atau RKAB, agar kepastian pasokan batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap tetap terjaga.

Ketua Bidang Hubungan Industri Perhapi Ardhi Ishak Koesen mengatakan ketidakpastian angka produksi batu bara yang dapat dikerjakan pemegang konsesi berisiko memengaruhi pengiriman ke pasar domestik melalui skema Domestic Market Obligation, atau DMO. Ia menilai keterlambatan persetujuan RKAB serta penyesuaian rencana produksi dapat memengaruhi alokasi batu bara perusahaan tambang, sehingga berdampak pada pelaksanaan kewajiban pasokan domestik.

Menurut Ardhi, kontrak pasokan antara perusahaan tambang dan pembeli, termasuk PLN, tidak selalu mencerminkan kondisi ketersediaan fisik batu bara di lapangan. Karena itu, ia mendorong agar proses persetujuan RKAB dilakukan lebih awal sebelum tahun berjalan dimulai.

Dampak bagi pasokan listrik dan industri tambang

Perhapi menilai pembangkit listrik tenaga uap membutuhkan suplai batu bara yang berkelanjutan agar operasional pembangkit tetap terjaga. Dalam konteks sistem Jamali, kepastian perencanaan produksi dan distribusi dinilai menjadi faktor penting untuk mengurangi risiko gangguan pasokan energi.

Ardhi menyatakan persetujuan RKAB 2026 sebaiknya diselesaikan pada akhir 2025 agar memberi kepastian berusaha bagi pelaku industri tambang. Langkah itu juga dipandang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan DMO pada 2026 serta menjaga kesinambungan pasokan batu bara untuk kebutuhan kelistrikan nasional.

Peninjauan proyek strategis Pertamina di Tuban sebelumnya kami soroti sebagai upaya memperkuat ketahanan energi nasional melalui pembangunan kilang NGRR, penguatan Fuel Terminal Tuban, dan pengembangan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur. Fokusnya adalah memastikan keandalan infrastruktur serta kelancaran distribusi BBM dan LPG ke berbagai wilayah, sehingga rantai pasok energi lebih efisien dan terjaga.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.