DPR minta pengusutan korupsi batu bara bebas intervensi di Indonesia

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
DPR minta pengusutan korupsi batu bara

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Ashutosh Sureka

Kemarin

DPR minta pengusutan korupsi batu bara bebas intervensi di Indonesia — DPR dorong audit korupsi

Dorongan politik terhadap penanganan dugaan korupsi pengadaan batu bara menguat ketika penyidik Polri memperluas pengusutan atas pasokan ke sejumlah PLTU. Kasus ini menjadi sorotan karena diduga berkaitan dengan gangguan pemenuhan energi dan indikasi kerugian negara yang masih diaudit.

Sorotan

Abdullah dari Komisi III DPR meminta seluruh pihak tidak mengintervensi Polri dalam pengusutan dugaan korupsi batu bara pada 9 Juli 2026.
Kerugian negara akibat dugaan korupsi pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik diduga mencapai sekitar Rp 5 triliun menurut indikasi awal Kortas Tipidkor Polri.
Penyidik menyita lebih dari Rp 67,2 miliar, emas 74 kilogram, valuta asing, dan bukti manipulasi pasokan dari penggeledahan terkait dugaan keterlibatan PT OBP, PT BRA, PLN, Asabri, dan Krakatau Steel.

Desakan dukungan bagi proses penyidikan

Seperti diberitakan Kompas.com, anggota Komisi III DPR Abdullah meminta agar tidak ada pihak yang mengintervensi Polri dalam pengusutan dugaan korupsi pengadaan batu bara. Dalam keterangannya pada Kamis, 9 Juli 2026, ia mengatakan seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama agar perkara itu diusut tuntas.

Abdullah menilai korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus terus dilawan. Ia juga mengatakan dukungan terhadap pengusutan diperlukan karena perkara tersebut diduga merugikan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan energi, dan pihak yang tidak mendukung pemberantasan korupsi berarti melawan kepentingan rakyat.

Dampak kasus terhadap sektor energi dan aset sitaan

Kortas Tipidkor Polri sebelumnya mengungkap dugaan korupsi dalam pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara ke sejumlah pembangkit listrik tenaga uap, yang diduga menjadi salah satu penyebab blackout di berbagai wilayah Indonesia. Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri Brigjen Pol Robertus Yohanes De Deo mengatakan indikasi awal kerugian keuangan negara dan perekonomian negara mencapai sekitar Rp 5 triliun, namun nilainya masih dihitung melalui audit investigatif bersama BPK.

Penyidik menduga terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan oleh PT OBP dan PT BRA, termasuk manipulasi dokumen kualitas batu bara, manipulasi kuantitas pasokan, serta pembayaran kontrak yang tidak sesuai dengan kondisi pasokan sebenarnya. Dalam penggeledahan rumah di Sentul, Bogor, pada Rabu, 8 Juli 2026, penyidik menemukan brankas besar yang disembunyikan di balik dinding, uang dalam dollar U.S. dan dollar Singapura, serta emas batangan seberat 74 kilogram.

Sebelumnya, penyidik juga menyita uang Rp 60 miliar dari restoran De Clan dan Rp 7,2 miliar dari sebuah money changer di Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti baru terkait dugaan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan suap yang disebut melibatkan sejumlah pihak, termasuk PLN, Asabri, dan Krakatau Steel.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang dukungan Komisi III DPR terhadap penyidikan dugaan korupsi dan TPPU terkait pengadaan serta pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU, kami menyoroti dorongan agar Polri menuntaskan perkara tanpa intervensi dan menindak semua pihak yang terbukti terlibat. Kami juga mencatat dampaknya dinilai meluas hingga mengganggu pasokan energi dan memicu pemadaman, di tengah indikasi awal kerugian negara yang masih menunggu audit investigatif.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?