Indonesia bebaskan bea masuk impor senjata dan perlengkapan pertahanan lewat PMK baru

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Bebas bea masuk impor senjata

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Andreas Kristo

2 jam yang lalu

Indonesia bebaskan bea masuk impor senjata dan perlengkapan pertahanan lewat PMK baru — Bebas bea masuk pertahanan

Pemerintah Indonesia menetapkan aturan baru yang memperbarui fasilitas kepabeanan untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2026 mulai efektif pada 4 September 2026 dan menggantikan ketentuan lama yang terakhir diubah pada 2021.

Sorotan

PMK Nomor 45 Tahun 2026 membebaskan bea masuk impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer, dan barang pertahanan mulai berlaku efektif 4 September 2026.
Pembebasan tarif berlaku tidak hanya untuk impor biasa, tetapi juga untuk pengeluaran barang dari gudang atau kawasan berikat, KEK, dan kawasan perdagangan bebas.
Relaksasi ini menyelaraskan fasilitas kepabeanan rantai pasok alat pertahanan dan mempertahankan insentif impor barang strategis lewat skema hibah ke pemerintah pusat.

Cakupan fasilitas dan jadwal berlaku

Seperti diberitakan Okezone Economy Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan PMK Nomor 45 Tahun 2026 yang membebaskan bea masuk atas impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang serta barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Aturan itu ditetapkan pada 24 Juni 2026 dan berlaku 60 hari sejak diundangkan, sehingga efektif mulai 4 September 2026.

Ketentuan pada Pasal 2 mempertahankan kriteria barang pertahanan impor yang sudah diatur dalam PMK sebelumnya. Selain persenjataan dan amunisi, fasilitas juga mencakup barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi kebutuhan pertahanan dan keamanan negara.

Dampak pada arus barang kawasan khusus

PMK baru ini secara spesifik menetapkan pembebasan bea masuk untuk impor persenjataan yang berasal dari luar daerah pabean maupun dari pusat logistik berikat. Relaksasi tarif juga berlaku untuk pengeluaran barang dari gudang berikat, kawasan berikat, tempat penyelenggaraan pameran berikat, tempat lelang berikat, kawasan ekonomi khusus, serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Skema pembebasan tersebut juga mencakup penyelesaian barang impor sementara yang mekanismenya dialihkan melalui jalur hibah kepada pemerintah pusat. Dengan penggantian aturan lama, pemerintah pada dasarnya menyelaraskan fasilitas kepabeanan bagi rantai pasok alat pertahanan sekaligus mempertahankan ruang insentif bagi pengadaan barang strategis negara.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang kontrak ekspor PT Pindad ke Arab Saudi, kami menyoroti pernyataan Presiden Prabowo bahwa Pindad mendapat pesanan senapan dan senapan mesin dari luar negeri sebagai sinyal daya saing industri pertahanan nasional. Artikel itu juga mengulas langkah pemerintah memperkuat industri strategis—termasuk penegasan agar aset seperti PT PAL, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia tidak dijual ke pihak asing—serta agenda pembenahan BUMN agar lebih efisien.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?