DJBC ungkap penggunaan dana operasional untuk misi intelijen tertutup dalam sidang suap
Persidangan dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat pejabat Bea Cukai di Jakarta membuka rincian penggunaan dana operasional di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Seorang mantan pejabat intelijen cukai menyatakan dana yang diduga berasal dari suap pengusaha dipakai untuk kebutuhan penugasan lapangan yang tidak tercakup dalam anggaran resmi.
Sorotan
- Budiman Bayu Prasojo mengungkap dana operasional digunakan untuk operasi intelijen tertutup DJBC, termasuk tiket, sewa kendaraan, dan kebutuhan lapangan lain pada 28/7/2026.
- Dana operasional diduga berasal dari suap pengusaha cukai seperti Blueray Cargo, menyoroti aliran dana di luar mekanisme anggaran resmi DJBC.
- Kesaksian Budiman menegaskan penggunaan skema pendanaan nonanggaran untuk mendukung operasi intelijen, meningkatkan risiko bagi tata kelola dan pengawasan internal DJBC.
Kesaksian sidang soal pembiayaan operasi tertutup
Seperti diberitakan Kompas.com, keterangan itu disampaikan mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Kantor Pusat Bea Cukai, Budiman Bayu Prasojo, saat menjadi saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2026). Jaksa meminta Budiman menjelaskan fungsi dana operasional yang sebelumnya telah disebut dalam berita acara pemeriksaan.Budiman menyatakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan sebenarnya telah memiliki anggaran resmi, yakni Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Dana Operasional Kegiatan Pengamanan Kekayaan Negara, untuk membiayai kegiatan kedinasan. Namun, ia mengatakan dana operasional tetap dipakai untuk kebutuhan yang tidak terakomodasi dalam DOKPPN, termasuk pemberangkatan tim intelijen yang bersifat tertutup ke daerah.
Menurut keterangannya di persidangan, pembiayaan itu mencakup pembelian tiket, sewa kendaraan, dan kebutuhan lain selama tim menjalankan penugasan lapangan. Ia juga menjelaskan penugasan tersebut menggunakan surat tugas umum bulanan sehingga biaya operasional tambahan dipakai untuk mendukung misi yang dijalankan secara tertutup.
Dugaan asal dana dan implikasi bagi pengawasan internal
Dalam kesaksiannya, Budiman menyebut dana operasional itu diduga berasal dari suap pengusaha cukai, salah satunya Blueray Cargo. Keterangan tersebut menambah fokus perkara pada dugaan aliran dana di luar mekanisme anggaran resmi di lingkungan DJBC.Budiman juga mengatakan istilah dana operasional muncul setelah adanya arahan dari mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC, Sisprian Subiaksono. Ia mengaku dipanggil secara empat mata tidak lama setelah Sisprian menjabat, lalu diminta melakukan komunikasi dengan para pengusaha cukai terkait kebutuhan penutup biaya operasional.
Menurut Budiman, istilah dana operasional yang dimaksud berbeda dari DOKPPN karena saat itu terdapat kebutuhan lain yang tidak dapat dibiayai lewat pos resmi tersebut. Kesaksian ini memperlihatkan adanya dugaan penggunaan skema pendanaan nonanggaran untuk mendukung operasi intelijen, sebuah isu yang dapat memperkuat sorotan terhadap tata kelola, pengawasan internal, dan risiko kepatuhan di institusi kepabeanan.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang dakwaan gratifikasi Budiman Bayu Prasojo di lingkungan DJBC, jaksa menguraikan penerimaan uang rupiah dan valas dengan total sekitar Rp 5,8 miliar selama periode September 2024 hingga Januari 2026. Dakwaan menyebut sumber dana antara lain berasal dari Bluerey Cargo Group dan pelaku usaha lain yang terkait dengan fungsi intelijen serta penindakan kepabeanan, sekaligus menyoroti risiko tata kelola dan pengawasan internal karena penerimaan tersebut tidak dilaporkan sesuai ketentuan.
Berita Law Enforcement Terbaru
- Forex
- Crypto