Kejagung periksa enam saksi dalam penyidikan korupsi program MBG di BGN

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Penyidikan korupsi MBG di BGN

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Andreas Kristo

18.08.2026

Kejagung periksa enam saksi dalam penyidikan korupsi program MBG di BGN — Korupsi MBG diusut Kejagung

Penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional terus bergulir dengan pemeriksaan enam saksi di Jakarta pada Selasa, 18 Agustus 2026. Langkah ini menambah rangkaian proses hukum setelah Kejagung lebih dulu menetapkan tujuh tersangka dalam perkara yang juga mencakup dugaan suap penentuan titik SPPG dan mark up pengadaan.

Sorotan

Kejaksaan Agung memeriksa enam saksi termasuk staf BGN dan perwakilan yayasan guna memperkuat pembuktian korupsi tata kelola program MBG.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah menetapkan tujuh tersangka termasuk Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan dan eks Kepala BGN Dadan Hindayana per 2 Juli 2026.
Dugaan korupsi meliputi suap pengaturan titik SPPG serta mark up pengadaan barang seperti sepatu, kaus kaki, dan motor listrik di bawah BGN.

Pemeriksaan saksi dan fokus penyidikan

Seperti diberitakan Kompas.com, Kejaksaan Agung memeriksa enam saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program MBG di Badan Gizi Nasional. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus melakukan pemeriksaan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara.

Enam saksi yang diperiksa terdiri dari J dan UB dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Pandeglang, FA selaku akuntan Yayasan SPB dan Yayasan GBI, AS selaku perwakilan Yayasan Pendidikan BWI, serta AB dan DYU yang masing-masing merupakan staf dan tenaga ahli di BGN. Anang menegaskan proses penyidikan berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.

Dampak perkara terhadap tata kelola program

Perkembangan pemeriksaan ini berlangsung setelah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi program MBG. Penetapan terbaru adalah Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan, pada 2 Juli 2026.

Nama yang paling menonjol dalam perkara ini adalah eks Kepala BGN Dadan Hindayana. Menurut keterangan Direktur Penyidikan Jampidsus Syarief Sulaeman Nahdi pada konferensi pers 18 Juni 2026, dugaan suap berkaitan dengan pengaturan sejumlah titik SPPG, sementara perkara juga mencakup dugaan mark up pengadaan barang di bawah BGN, termasuk sepatu, kaus kaki, dan motor listrik.

Kasus ini menyoroti risiko tata kelola dalam pelaksanaan program publik berskala besar, terutama pada penentuan mitra dan pengadaan barang. Bagi sektor layanan publik dan pengadaan pemerintah di Indonesia, penyidikan tersebut dapat menjadi penentu bagi penguatan pengawasan internal, akuntabilitas anggaran, dan kepercayaan terhadap pelaksanaan program MBG.

Penutupan sekitar 1.300 Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada awal kepemimpinan Badan Gizi Nasional sempat menahan laju ekspansi pembiayaan di segmen dapur Makan Bergizi Gratis, karena pelaku urun dana memilih bersikap lebih hati-hati. Dalam laporan kami sebelumnya, Danamart menyebut tetap memantau proyek SPPG yang sudah berjalan—termasuk pilot project Gunung Sindur—sambil mengalihkan fokus portofolio baru ke sektor energi terbarukan di tengah evaluasi program.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?