Kemenkeu klarifikasi pagu anggaran BPS Rp7 triliun untuk seluruh program

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Klarifikasi anggaran BPS

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Ciaran Ryan

27.08.2026

Kemenkeu klarifikasi pagu anggaran BPS Rp7 triliun untuk seluruh program — Kemenkeu klarifikasi anggaran BPS

Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa angka hampir Rp7 triliun yang disebut terkait Badan Pusat Statistik mencakup keseluruhan anggaran operasional dan program lembaga itu. Penegasan ini muncul di tengah sorotan publik atas perbaikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, yang menjadi dasar penetapan desil kesejahteraan.

Sorotan

Kemenkeu mengklarifikasi bahwa pagu anggaran hampir Rp7 triliun merupakan total dukungan untuk seluruh program kerja BPS, bukan khusus untuk DTSEN atau sensus ekonomi.
Pernyataan ini disampaikan setelah muncul sorotan publik terkait ketidaksesuaian klasifikasi desil dalam data kesejahteraan, mendorong transparansi pemanfaatan anggaran BPS.
Pemerintah, melalui Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan penguatan kualitas dan perbaikan akurasi DTSEN didukung anggaran memadai dan berjalan tahun ini.

Penjelasan anggaran dan konteks DTSEN

Menurut Okezone, berdasarkan keterangan tertulis Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, nilai yang mendekati Rp7 triliun merupakan pagu anggaran total untuk mendukung seluruh program kerja BPS, bukan alokasi khusus untuk DTSEN maupun sensus ekonomi semata.

Kemenkeu menyatakan klarifikasi itu disampaikan untuk merespons ramainya tanggapan publik mengenai besaran anggaran perbaikan data kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penjelasannya di Jakarta, Kamis (27/8/2026), Biro KLI menegaskan bahwa anggaran tersebut mencakup kebutuhan operasional dan program BPS secara keseluruhan.

Dampak pada pembenahan data kesejahteraan

Perhatian publik menguat setelah muncul sorotan atas ketidaksesuaian klasifikasi desil, termasuk contoh pedagang kecil yang tercatat pada desil 9 dan 10. Isu itu mendorong penjelasan lebih rinci mengenai penggunaan anggaran dan ruang lingkup dukungan pemerintah kepada BPS.

Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah terus mendukung penguatan kualitas DTSEN melalui pemenuhan anggaran yang diajukan BPS. Ia juga mengatakan perbaikan DTSEN sedang berjalan tahun ini, seiring upaya pemerintah memperbaiki akurasi basis data sosial ekonomi nasional.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang penambahan anggaran untuk pembaruan DTSEN, kami membahas langkah pemerintah mempercepat pembenahan basis data sosial ekonomi setelah muncul keluhan publik soal desil kesejahteraan yang dinilai tidak sesuai kondisi riil. Saat itu dijelaskan bahwa BPS mengajukan tambahan dana dan pemerintah memenuhinya untuk mendukung pemutakhiran data lapangan, dengan target memperbaiki akurasi pemetaan kesejahteraan dan ketepatan sasaran kebijakan ke depan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?