BLU batu bara berisiko menambah kompleksitas pasokan energi domestik
Rencana pembentukan Badan Layanan Umum pengelola batu bara menjadi perhatian di tengah upaya pemerintah menjaga ketersediaan energi nasional. Skema dalam draf Peraturan Presiden itu dinilai perlu kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab agar tidak menambah kerumitan tata kelola pasokan batu bara dalam negeri.
Sorotan
- BLU akan mendapat kewenangan luas mulai dari rekonsiliasi kebutuhan hingga distribusi batu bara, sehingga mekanisme yang transparan sangat diperlukan.
- Pelaku usaha masih mempertanyakan bagaimana BLU menjamin keadilan distribusi mengingat risiko pemberian kontrak hanya kepada perusahaan tertentu.
- Terdapat 799 izin usaha pertambangan dengan beragam kualitas batu bara, sehingga BLU sebagai pembeli tunggal menghadapi tantangan besar dalam pengadaan dan distribusi yang efisien.
Kewenangan BLU dan tantangan tata kelola
Menurut Okezone Economy Indonesia, Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo pada Sabtu, 29 Agustus 2026, menilai tujuan pembentukan BLU pada dasarnya positif karena diarahkan untuk meningkatkan dan menjaga ketersediaan batu bara serta gas bumi bagi ketahanan energi nasional. Namun, ia mengatakan penerapan skema itu perlu disertai penjelasan yang lebih tegas mengenai pembagian peran dan tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan energi.Dalam draf Peraturan Presiden, BLU mendapat kewenangan luas mulai dari rekonsiliasi kebutuhan, perencanaan, pengadaan, hingga distribusi batu bara. BLU juga dapat membeli langsung dari pemilik tambang dan menjalankan kontrak jangka panjang, sehingga menurut Singgih mekanisme yang transparan menjadi penting agar seluruh pelaku usaha memperoleh perlakuan yang adil, terutama dalam penentuan pemasok dan volume kontrak.
Ia menilai masih ada pertanyaan mengenai bagaimana BLU akan memastikan keadilan bagi semua pelaku usaha. Menurutnya, skema itu jangan sampai hanya berujung pada transaksi dengan perusahaan tertentu.
Dampak bagi industri tambang dan pasokan listrik
Singgih mengatakan tantangan penerapan BLU menjadi lebih rumit karena terdapat 799 izin usaha pertambangan batu bara dengan kapasitas produksi, lokasi tambang, dan kualitas batu bara yang beragam. Rentang kualitas itu mencakup batu bara low rank hingga high rank, yang membuat penyeragaman pengadaan dan distribusi tidak sederhana.Dengan kondisi tersebut, ia memandang BLU akan menghadapi kompleksitas besar jika harus bertindak sebagai pembeli tunggal batu bara di dalam negeri dan kemudian menjualnya kembali ke sektor kelistrikan umum. Bagi industri, rancangan itu berpotensi memengaruhi pola kontrak, akses pasar pemasok, dan efisiensi rantai pasok energi apabila aturan pelaksanaannya tidak dirumuskan secara jelas.
Percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset yang kami ulas sebelumnya menyoroti target Komisi III DPR RI untuk mengesahkan regulasi tersebut paling lambat Desember 2026, dengan waktu pembahasan efektif yang kian terbatas. Dalam artikel itu, kami menekankan bahwa perluasan kewenangan negara—termasuk opsi perampasan tanpa putusan pidana—membutuhkan pagar pengawasan, akuntabilitas, dan perlindungan hak kepemilikan agar tidak membuka ruang penyalahgunaan wewenang.
Berita XAU/USD Terbaru
- Forex
- Crypto