DPR targetkan RUU perampasan aset, risiko tata kelola penegakan hukum jadi sorotan
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kini masuk fase yang makin mendesak setelah Komisi III DPR RI menargetkan pengesahan paling lambat Desember 2026. Di tengah rendahnya pemulihan kerugian negara dari perkara korupsi, percepatan regulasi ini juga memunculkan perhatian besar terhadap kesiapan aparat, pengawasan, dan perlindungan hak kepemilikan warga.
Sorotan
- DPR RI menargetkan RUU Perampasan Aset disahkan paling lambat Desember 2026, dengan pembahasan efektif tersisa sekitar delapan pekan.
- Debat RUU difokuskan pada perluasan kewenangan negara, isu mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, dan perlunya perlindungan hukum terhadap potensi abuse of power.
- Data Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi mencatat 703 tahanan politik pada Agustus 2025, memperkuat kekhawatiran risiko tata kelola hukum jika pengawasan terhadap penggunaan kewenangan tak diperketat.
Target legislasi dan titik rawan rumusan
Seperti ditulis Kompas Indeks News Indonesia, Komisi III DPR RI menargetkan RUU Perampasan Aset disahkan paling lambat Desember 2026, dengan waktu pembahasan efektif yang disebut tersisa sekitar delapan pekan. Dorongan percepatan itu berangkat dari masih rendahnya tingkat pemulihan kerugian negara dari perkara korupsi, yang berada di kisaran 20 persen, sehingga negara dinilai membutuhkan instrumen hukum yang lebih efektif agar hasil kejahatan tidak kembali dinikmati pelaku.Namun, perluasan kewenangan negara dalam merampas aset juga menyentuh hak dasar atas kepemilikan, sehingga kualitas pengamanan hukum menjadi isu utama. Fokus pembahasan bukan hanya pada kecepatan pengesahan, tetapi juga pada kesiapan lembaga yang akan menjalankan aturan tersebut agar penggunaan kewenangan tetap terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sejumlah anggota Komisi III DPR telah menyuarakan keberatan atas sejumlah rumusan. Tandra Wijaya dari Fraksi Golkar mempertanyakan mekanisme non-conviction-based forfeiture, atau perampasan aset tanpa didahului putusan pidana, sementara Benny K Harman dari Fraksi Demokrat mengingatkan agar beleid itu tidak membuka ruang abuse of power aparat penegak hukum.
Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni juga menekankan pentingnya menjaga asas praduga tak bersalah. Ketua Komisi III Habiburokhman mengakui masih ada sejumlah rumusan dalam draf RUU yang berpotensi menimbulkan multitafsir dan membutuhkan mekanisme perlindungan yang kuat, sebagaimana dirujuk dari DPR RI pada Agustus 2026.
Implikasi bagi iklim penegakan hukum
Kehati-hatian dinilai semakin penting karena pelaksanaan aturan nantinya sangat bergantung pada integritas aparat, kualitas pengawasan, dan mekanisme akuntabilitas. Jika kewenangan perampasan aset diperluas tanpa pagar institusional yang memadai, risiko salah guna justru dapat menekan kepastian hukum dan memperbesar beban bagi warga yang tidak bersalah.Catatan mengenai potensi penyalahgunaan tidak hanya datang dari masyarakat sipil, tetapi juga dari dalam parlemen sendiri, sehingga memperkuat alasan publik untuk menuntut pembahasan yang lebih cermat. Dalam konteks ini, hukum dituntut tidak hanya efektif terhadap kejahatan, tetapi juga mampu melindungi hak warga dari kesalahan penggunaan kewenangan.
Rekam jejak penegakan hukum yang selama ini dipersoalkan turut menjadi latar penting dalam pembahasan. Data Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi mencatat 703 orang menjadi tahanan politik berkaitan dengan gelombang demonstrasi Agustus 2025, sebuah angka yang mempertebal kekhawatiran bahwa kewenangan besar tanpa pengawasan kuat dapat menimbulkan dampak yang lebih luas bagi tata kelola hukum di Indonesia.
Percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi fokus liputan kami sebelumnya, termasuk target pengesahan paling lambat Desember 2026 dengan sisa waktu pembahasan efektif sekitar delapan pekan. Kami juga menyoroti belum finalnya posisi pemerintah karena masih menunggu draf resmi dari DPR, sementara tekanan publik—termasuk rencana demonstrasi 27 Agustus 2026—meningkatkan urgensi sekaligus perhatian pada pasal-pasal krusial agar tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
Berita Citizen Rights Terbaru
- Forex
- Crypto