BP Tapera didesak rombak kinerja saat target pembiayaan perumahan tertinggal

BP Tapera didesak rombak kinerja saat target pembiayaan perumahan tertinggal
BP Tapera tertekan target

Tekanan terhadap percepatan pembiayaan perumahan meningkat setelah pemerintah menilai penyaluran bagi masyarakat masih belum sejalan dengan target yang ditetapkan. Di Jakarta pada Senin, Menteri PKP Maruarar Sirait menyoroti kesenjangan antara capaian BP Tapera dan skema KUR Perumahan yang dinilai bergerak lebih agresif.

Sorotan

  • BP Tapera hanya merealisasikan pembiayaan hunian 278 ribu unit dari target 350 ribu unit tahun lalu, tertinggal dari capaian KUR Perumahan.
  • Realisasi semester I KUR Perumahan melebihi 50 persen dan plafon kuota dinaikkan pemerintah menjadi Rp50 triliun untuk mendukung peningkatan pencapaian.
  • Pembiayaan renovasi oleh KUR Perumahan mencapai 87 ribu unit, mendorong desakan restrukturisasi internal BP Tapera akibat kurang efektifnya realisasi program.

Evaluasi target dan perbandingan dengan KUR Perumahan

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, kritik itu disampaikan Maruarar Sirait dalam forum di kantor BP Tapera, Jakarta, Senin (21/9/2026), saat ia menilai realisasi lembaga tersebut masih lambat dan jauh dari sasaran penyaluran pembiayaan hunian.

Maruarar, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Tapera, mengatakan BP Tapera perlu belajar dari pengelolaan KUR Perumahan, mulai dari sosialisasi hingga pencapaian target. Ia menyebut target tahun lalu berada di 350 ribu unit, sementara realisasi tertinggi sepanjang sejarah mencapai 278 ribu unit, naik dari sekitar 228 ribu unit sebelumnya, namun tetap belum memenuhi kuota.

Ia juga membeberkan evaluasi semester pertama KUR Perumahan telah menembus lebih dari 50 persen. Capaian itu mendorong pemerintah menambah plafon kuotanya menjadi Rp50 triliun.

Dampak bagi pembiayaan hunian dan tekanan restrukturisasi

Dalam skema pembiayaan baru tersebut, pembiayaan renovasi rumah saja telah mencakup sekitar 87 ribu unit dan diyakini menyentuh 100 ribu unit dalam sisa waktu tiga bulan ke depan. Angka itu menjadi pembanding bagi pemerintah dalam menilai efektivitas instrumen pembiayaan perumahan yang ada.

Sebaliknya, laju realisasi Tapera dinilai tidak menunjukkan terobosan berarti meski kuota pembiayaan telah ditingkatkan. Melihat ketimpangan itu, Maruarar mendesak jajaran komisioner Tapera untuk merombak total kinerja dan kapasitas personel di internal lembaga.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang dugaan korupsi penyaluran KPR di PT Bumi Arta Sedayu, Karawang, kami membahas perhatian OJK terhadap kerja sama BTN dengan pengembang dalam pembiayaan perumahan. OJK menekankan penguatan pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola—mulai dari penyempurnaan prosedur kredit hingga peningkatan kualitas SDM—agar penyaluran kredit properti lebih prudent dan kualitas aset tetap terjaga.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.