Pemerintah Indonesia perluas insentif PPh 21 dan program kerja untuk 2027

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Perluasan insentif PPh 21 2027

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Andreas Kristo

30.09.2026

Pemerintah Indonesia perluas insentif PPh 21 dan program kerja untuk 2027 — Insentif PPh 21 diperluas

Pemerintah menyiapkan kelanjutan dan perluasan sejumlah program ketenagakerjaan serta insentif ekonomi untuk 2027 setelah arahan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di Istana Kepresidenan Jakarta. Rencana itu mencakup perluasan fasilitas pajak bagi pekerja bergaji di bawah Rp10 juta, program vokasi dan magang, serta insentif perumahan yang masih dimatangkan skema dan anggarannya.

Sorotan

Pemerintah akan memperluas insentif PPh 21 untuk pekerja bergaji di bawah Rp10 juta ke seluruh sektor pada 2027, mencakup sekitar 7,5 juta pekerja.
Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah dilanjutkan pada 2027 untuk pembelian rumah hingga Rp2 miliar serta skema insentif tambahan bagi rumah harga hingga Rp5 miliar.
Pemerintah memfinalisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja, termasuk diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian serta tambahan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan enam bulan.

Rincian program kerja dan insentif 2027

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan melanjutkan program yang sudah berjalan pada 2026 dan menyiapkan peluncuran lanjutan pada 2027, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 30 September 2026.

Di bidang ketenagakerjaan, pemerintah akan melanjutkan program magang di Kementerian Ketenagakerjaan dengan sasaran 150 ribu peserta. Program vokasi juga akan diteruskan dengan target menjangkau 300 ribu orang.

Pemerintah turut melanjutkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta. Jika pada 2026 fasilitas itu diberikan kepada pekerja di sektor padat karya dan pariwisata, pada 2027 cakupannya direncanakan diperluas ke seluruh sektor, dengan jumlah penerima sekitar 7,5 juta pekerja.

Pada saat yang sama, pemerintah sedang menghitung penyesuaian besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak dengan mempertimbangkan inflasi. Menurut Airlangga, pembahasan itu saat ini dilakukan bersama Menteri Keuangan.

Dampak bagi pekerja, perumahan, dan perlindungan sosial

Di sektor perumahan, fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah akan dilanjutkan pada 2027 untuk pembelian rumah hingga Rp2 miliar. Skema itu juga mencakup fasilitas bagi rumah dengan harga hingga Rp5 miliar, dengan dasar insentif sebesar Rp2 miliar.

Pemerintah juga sedang mematangkan kelanjutan perlindungan bagi pekerja, termasuk kebijakan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, serta penambahan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan selama enam bulan. Besaran manfaat tersebut akan disesuaikan berdasarkan kelompok tingkat upah dan masih difinalisasi bersama Kementerian Keuangan.

Rangkaian kebijakan ini menunjukkan fokus pemerintah pada daya beli rumah tangga, perlindungan tenaga kerja, dan dukungan bagi sektor perumahan menjelang 2027. Perluasan insentif lintas sektor juga berpotensi memperluas dampak fiskal dan jangkauan manfaat dibanding skema yang berlaku pada 2026.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang paket bantuan kuartal IV 2026, kami mengulas rencana stimulus pemerintah senilai sekitar Rp31 triliun yang dibahas usai rapat di Istana bersama Presiden Prabowo Subianto. Paket tersebut mencakup pembukaan rekening untuk warga desil 1–4, bantuan pangan 10 kg untuk Oktober–Desember 2026, serta subsidi upah Rp300.000 per bulan (sekali untuk tiga bulan) bagi jutaan pekerja, dengan aturan teknis yang masih difinalisasi. Fokusnya saat itu adalah menopang daya beli rumah tangga berpenghasilan rendah dan pekerja pada penutup 2026, yang menjadi konteks penting bagi kelanjutan program dan perluasan insentif menuju 2027.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?