Pemerintahan Prabowo perluas struktur eksekutif di tengah agenda efisiensi anggaran

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Prabowo perluas struktur eksekutif

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Mira Kyivska

3 jam yang lalu

Pemerintahan Prabowo perluas struktur eksekutif di tengah agenda efisiensi anggaran — Eksekutif membesar, efisiensi?

Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, perdebatan menguat soal arah tata kelola yang dinilai lebih cepat bergerak dalam konsolidasi politik dibanding penguatan kapasitas teknokratik. Perluasan jabatan di kabinet dan lingkar kepresidenan memunculkan pertanyaan apakah pembesaran struktur itu sejalan dengan efektivitas birokrasi, kualitas layanan publik, dan kemampuan fiskal negara.

Sorotan

Pemerintahan Prabowo memperluas struktur kabinetnya menjadi 131 jabatan usai reshuffle 1 Oktober 2026, termasuk 8 menteri koordinator dan 51 wakil menteri.
Jumlah anggota kabinet Prabowo secara signifikan melebihi Kabinet Indonesia Maju, menambah beban koordinasi dan kebutuhan belanja operasional pemerintah.
Kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dinilai paradoksal jika ekspansi struktur kabinet tidak diimbangi analisis kebutuhan organisasi dan konsekuensi fiskal.

Perluasan kabinet dan penataan jabatan

Seperti ditulis Kompas Indeks News Indonesia, susunan awal Kabinet Merah Putih untuk periode 2024-2029 mencakup 7 menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, serta lima pejabat setingkat menteri. Dalam perjalanannya, struktur eksekutif terus bertambah melalui pembentukan kementerian koordinator, pengisian posisi penasihat khusus presiden, staf khusus presiden, asisten khusus presiden, serta jabatan pendukung lain.

Pada 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo kembali merombak kabinet untuk ketujuh kalinya, lalu sehari sesudahnya melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden, atau Wantimpres. Rangkaian perubahan itu menunjukkan bahwa konsolidasi politik dan penataan struktur pemerintahan masih menjadi bagian penting dari arah kepemimpinan saat ini.

Berdasarkan pemetaan yang dimuat dalam tulisan tersebut, setelah reshuffle 1 Oktober 2026 terdapat 131 jabatan dalam struktur yang dihitung, terdiri atas 8 menteri koordinator, 4 wakil menteri koordinator, 42 menteri, 51 wakil menteri, serta 26 pejabat setingkat menteri dan kepala lembaga. Jumlah itu belum memasukkan 26 anggota Wantimpres maupun berbagai pemegang jabatan khusus kepresidenan lainnya.

Dampak fiskal dan tantangan efektivitas

Besarnya struktur pemerintahan menimbulkan pertanyaan tentang desain kelembagaan kabinet, karena banyaknya jabatan tidak otomatis mencerminkan kuatnya kapasitas negara. Struktur yang makin besar berisiko menambah lapisan koordinasi, memperpanjang rantai pengambilan keputusan, dan memperbesar kebutuhan belanja operasional bila pembagian kewenangan, fungsi, dan indikator kinerja tidak dirancang secara proporsional.

Perbandingan dengan Kabinet Indonesia Maju pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo juga memperlihatkan bahwa struktur pemerintahan Prabowo tampak lebih besar, terutama jika penghitungan mencakup wakil menteri, pejabat setingkat menteri, dan kepala lembaga. Kondisi itu menghadirkan paradoks di tengah kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Tekanan efisiensi dinilai tidak cukup bila hanya menyasar pemangkasan belanja kementerian dan lembaga tanpa menilai rasionalitas teknokratik struktur yang memicu pengeluaran tersebut. Semakin besar susunan kabinet, semakin besar pula potensi kebutuhan anggaran untuk gaji dan tunjangan pejabat, Dana Operasional Menteri, fasilitas kedinasan, dan kebutuhan penunjang jabatan lain, sehingga setiap penambahan posisi dinilai perlu ditopang analisis kebutuhan organisasi, perhitungan konsekuensi fiskal, dan target kinerja yang terukur.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang reformasi ASN di era Prabowo-Gibran, kami membahas tekanan perubahan dunia kerja terhadap sekitar 6,7 juta aparatur sipil negara dan dorongan BKN untuk mempercepat digitalisasi manajemen, penguatan sistem merit, serta manajemen talenta. Kami juga menyoroti bahwa adopsi kecerdasan artifisial dan pola kerja fleksibel menuntut birokrasi bergerak dari struktur jabatan yang kaku ke pendekatan berbasis kemampuan, agar reformasi tidak berhenti pada pembaruan administratif tanpa arah kapasitas negara yang jelas.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?