Indonesia buka bantuan asing untuk penanganan karhutla, akademisi soroti risiko investasi dan koordinasi ASEAN
Pemerintah Indonesia mulai membuka diri terhadap bantuan asing untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah daerah. Langkah itu dinilai dapat memperkuat citra Indonesia sekaligus menekan risiko ekonomi yang lebih luas jika penanganan dan pencegahan tidak dibahas secara regional.
Sorotan
- Pemerintah Indonesia menerima bantuan asing untuk penanganan karhutla, menandai pergeseran dari sikap reaktif dan defensif terhadap dampak lintas batas.
- Akademisi menilai keterbukaan ini berpotensi memperbaiki citra Indonesia dan menjaga minat investasi asing serta akses ekspor komoditas strategis, seperti minyak kelapa sawit.
- Pembahasan bantuan asing kini pada tahap teknis dengan BNPB, menyusul persetujuan Presiden Prabowo Subianto, dan dorongan untuk kerangka pencegahan permanen di tingkat ASEAN.
Usulan langkah diplomasi dan pencegahan
Seperti dilaporkan Kompas.com, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Dafri Agussalim, menyambut positif perubahan sikap pemerintah yang lebih terbuka terhadap bantuan luar negeri dalam penanganan karhutla. Ia menilai pendekatan tersebut lebih tepat dibanding sikap yang selama ini cenderung reaktif dan defensif terhadap dampak lintas batas dari kebakaran hutan dan lahan.Dafri mendorong pemerintah untuk menyampaikan permintaan maaf kepada negara-negara yang terdampak, setidaknya melalui jalur tertutup, lalu mengumpulkan para pemimpin ASEAN guna mencari solusi bersama. Menurutnya, pembahasan itu sebaiknya tidak berhenti pada respons saat kebakaran terjadi, tetapi juga diarahkan pada pencegahan jangka panjang yang dapat disepakati di tingkat kawasan.
Ia menambahkan Indonesia perlu mengambil inisiatif lebih besar di level ASEAN agar isu karhutla diposisikan sebagai persoalan bersama. Dengan begitu, kerja sama regional tidak hanya berfokus pada bantuan darurat, tetapi juga pada kerangka pencegahan yang lebih permanen.
Dampak terhadap citra dan iklim investasi
Dafri mengatakan keterbukaan terhadap bantuan asing tidak merugikan citra Indonesia, melainkan berpotensi memperbaikinya di Asia Tenggara maupun secara global. Menurutnya, sikap itu menunjukkan Indonesia memiliki perhatian serius terhadap isu lingkungan yang berdampak lintas negara.Ia juga mengingatkan bahwa penanganan karhutla berkaitan dengan kepentingan ekonomi yang lebih luas. Jika Indonesia dinilai tidak terbuka atau tidak cukup serius menangani persoalan tersebut, dampaknya dapat menjalar ke keengganan investor asing masuk ke pasar domestik serta hambatan terhadap produk ekspor Indonesia, seperti yang pernah terjadi pada komoditas minyak kelapa sawit.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui bantuan dari negara asing untuk menangani karhutla di sejumlah daerah. Menurut Arrmanatha, pembahasan bantuan dari negara-negara tetangga kini memasuki tahap teknis dengan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang strategi BPGMN menekan karhutla di lahan gambut, kami membahas dorongan budidaya komoditas ramah air seperti sagu, jelutung, dan nanas yang dipadukan dengan rencana pembasahan kembali gambut. Kami juga menyoroti pemetaan kanal dan pembangunan sekat kanal untuk menjaga muka air serta kelembapan, agar kebakaran berulang saat musim kemarau dapat dicegah tanpa mengorbankan penghidupan warga setempat.
Berita Foreign Investment Terbaru
- Forex
- Crypto