Prabowo bahas dukungan keamanan dan kebocoran negara dalam pertemuan dengan eks kapolri
Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan kapolri di Hambalang, Bogor, pada 8 November 2026 berkembang dari agenda silaturahmi menjadi pembahasan sejumlah isu pemerintahan dan keamanan. Topik yang mencuat mencakup dugaan penyadapan ilegal, kebocoran negara, serta dukungan terhadap langkah pemerintah dan program yang disebut berpihak kepada rakyat.
Sorotan
- Prabowo bertemu sepuluh eks kapolri pada 8 November 2026 di Hambalang untuk membahas isu keamanan, penyadapan ilegal, dan tata kelola negara.
- Pertemuan tersebut menyoroti dukungan dari para purnawirawan Polri terhadap program prorakyat pemerintah dan upaya mencegah kebocoran keuangan negara.
- Forum ini memperkuat konsolidasi antara Presiden Prabowo dan mantan pimpinan Polri dalam agenda pemerintahan dan pengawasan tata kelola.
Agenda pertemuan dan isu yang dibahas
Seperti dilaporkan Kompas.com, Sekretariat Presiden menyatakan pertemuan di Hambalang itu menjadi ajang pertukaran pandangan antara Prabowo dan para mantan pimpinan Polri mengenai berbagai isu yang tengah terjadi. Keterangan pers pada 8 November 2026 juga menyebut forum tersebut menjadi momentum pertukaran pengalaman lintas generasi kepemimpinan di Korps Bhayangkara.Sepuluh eks kapolri yang hadir adalah Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian. Setelah pertemuan berlangsung, isi pembicaraan mulai terungkap melalui keterangan sejumlah pejabat yang menyinggung tema keamanan dan tata kelola negara.
Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Prabowo ikut membahas kasus penyadapan ilegal oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat bertemu para mantan kapolri. Menurut Dasco, isu itu hanya menjadi salah satu bagian pembahasan dan saat ini sudah ditangani aparat penegak hukum.
Dasco juga mengatakan Prabowo memaparkan visi dan misi untuk memajukan Indonesia, termasuk upaya menggerakkan roda perekonomian. Ia menambahkan Presiden meminta dukungan dari para perwira tinggi dan mantan kapolri yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Dukungan politik dan implikasi bagi pemerintahan
Tito Karnavian, yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri, mengatakan inti pembicaraan mencakup penjelasan Presiden mengenai situasi dan kebocoran negara. Ia juga menyebut dukungan dari kalangan purnawirawan Polri diarahkan pada langkah-langkah pemerintah yang dinilai bertujuan menyejahterakan rakyat.Dukungan itu, menurut Tito, juga mencakup program-program prorakyat serta upaya mencegah kebocoran keuangan negara. Rangkaian pernyataan setelah pertemuan menunjukkan forum tersebut tidak hanya bernilai simbolik, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi pandangan antara Presiden dan mantan pimpinan Polri terkait agenda pemerintahan dan pengawasan tata kelola.
Sebelumnya, kami melaporkan DPR menargetkan pengesahan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026 setelah disepakati sebagai usul inisiatif.
Berita Public Services Terbaru
- Forex
- Crypto