Danantara diusulkan kelola dana cadangan pesangon pekerja di Indonesia
Usulan pengelolaan dana cadangan pesangon kembali mengemuka di tengah pembahasan skema perlindungan pekerja dan kewajiban pengusaha. KSPI dan Partai Buruh menilai pemanfaatan lembaga yang sudah ada lebih realistis karena dapat menekan kebutuhan pembentukan badan baru dan menghindari perubahan regulasi yang lebih rumit.
Sorotan
- KSPI dan Partai Buruh mengusulkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai pengelola dana cadangan pesangon pekerja di Indonesia.
- Penunjukan BPJS Ketenagakerjaan berpotensi membutuhkan perubahan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU BPJS, karena dana pesangon berbeda dari jaminan sosial.
- Pilihan menggunakan institusi yang sudah ada seperti Danantara dinilai lebih efisien secara biaya dan infrastruktur dibanding membentuk lembaga baru dari awal.
Pilihan lembaga pengelola dan kendala regulasi
Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, bersama Partai Buruh mengusulkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara, menjadi pengelola dana cadangan pesangon pekerja.Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan ada tiga opsi lembaga yang berpotensi ditunjuk pemerintah, yakni BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, atau pembentukan lembaga khusus. Menurut dia, penggunaan BPJS Ketenagakerjaan berpotensi memerlukan perubahan pada Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, SJSN, serta Undang-Undang BPJS, karena dana cadangan pesangon merupakan kewajiban pengusaha yang berbeda dari program jaminan sosial.
Said juga menilai pembentukan lembaga baru akan membutuhkan anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia dalam jumlah besar. Atas dasar itu, Danantara dipandang sebagai opsi yang lebih memungkinkan karena pemerintah dapat memanfaatkan institusi yang sudah tersedia.
Implikasi bagi kebijakan ketenagakerjaan
Said menegaskan pemerintah hingga kini belum memutuskan lembaga yang akan ditunjuk untuk mengelola dana cadangan pesangon. Dengan demikian, penggunaan Danantara masih sebatas usulan dari KSPI dan Partai Buruh, bukan keputusan resmi pemerintah.Bagi kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia, pilihan lembaga pengelola akan memengaruhi kebutuhan penyesuaian regulasi, biaya kelembagaan, dan kecepatan implementasi program. Jika pemerintah memilih lembaga yang sudah ada, proses penyiapan skema dinilai berpotensi lebih efisien dibanding membangun organisasi baru dari awal.
Ini menambah diskusi sebelumnya seputar pengkinian data BSU yang diperpanjang BPJS Ketenagakerjaan hingga 17 November 2026.
Berita Labor Market Terbaru
- Forex
- Crypto