Indonesia bentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan untuk perluas fokus inklusi keluarga
Pemerintah Indonesia meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Jakarta pada Kamis, 22 Oktober 2026. Perubahan kelembagaan ini mengalihkan orientasi dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif ke pendekatan yang menekankan kesejahteraan keuangan keluarga sebagai unit ekonomi terkecil.
Sorotan
- Presiden Prabowo Subianto meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan di Jiexpo, Jakarta pada 22 Oktober 2026, menggantikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif.
- Pembentukan dewan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026 dan memperluas mandat untuk berfokus pada kesejahteraan keuangan keluarga.
- Dewan dipimpin Presiden dengan struktur lintas lembaga, menandai penguatan koordinasi fiskal, moneter, dan pengawasan guna mendorong program keuangan berbasis rumah tangga.
Perubahan mandat dan struktur dewan
Seperti diberitakan Kompas.com, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan di Jiexpo, Jakarta, dalam agenda Rakornas TPAKD. Peresmian itu disampaikan langsung oleh Prabowo pada Kamis, 22 Oktober 2026.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perubahan nama dan mandat lembaga tersebut berasal dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Ia menyebut langkah itu didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026.
Menurut Airlangga, arah baru dewan ini berfokus pada kesejahteraan keuangan keluarga. Ia menilai program tersebut menempatkan keluarga sebagai basis pemantauan ekonomi paling kecil di masyarakat.
Dampak bagi koordinasi kebijakan keuangan
Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, sementara Airlangga menjabat sebagai ketua harian. Wakil ketua harian diisi oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara.Susunan ini menunjukkan penguatan koordinasi lintas lembaga dalam agenda akses dan kesejahteraan keuangan. Dengan keterlibatan otoritas fiskal, moneter, pengawasan jasa keuangan, dan pemerintah daerah, dewan baru itu berpotensi menjadi kerangka kebijakan yang lebih terpusat untuk mendorong program keuangan yang menyasar rumah tangga.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang POJK 17/2026 terkait rencana bisnis bank umum, kami membahas pengetatan kerangka penyusunan rencana bisnis agar lebih realistis, adaptif, dan berbasis risiko. Aturan ini juga memperluas detail pelaporan melalui sistem OJK serta memperkuat peran direksi dan komisaris, sehingga pengawasan menjadi lebih komprehensif dan forward looking seiring percepatan transformasi digital perbankan.
Berita Bank Indonesia Terbaru
- Forex
- Crypto