KPK sita BMW listrik dalam pengembangan kasus TPPU Bupati Pekalongan

KPK sita BMW listrik dalam pengembangan kasus TPPU Bupati Pekalongan
KPK sita BMW listrik

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyita satu unit mobil BMW listrik saat menggeledah rumah Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq, pada Jumat, 23 Oktober 2026. Langkah ini berlangsung dalam pengembangan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lain di Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Sorotan

  • KPK menyita satu unit mobil BMW listrik dari rumah Ashraff Abu saat mengembangkan dugaan TPPU terkait korupsi di Pemkab Pekalongan.
  • Per 21 Oktober 2026, belum ada tersangka TPPU meski surat perintah penyidikan baru telah diterbitkan untuk pengembangan perkara tersebut.
  • Jaksa KPK menuntut Fadia Arafiq hukuman penjara lima tahun dan pencabutan hak politik lima tahun terkait korupsi berlapis di Pengadilan Tipikor Semarang.

Penggeledahan terkait pengembangan perkara TPPU

Seperti diberitakan Kompas.com, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyitaan dilakukan ketika tim penyidik menggeledah rumah Ashraff Abu dalam rangka menelusuri bukti dugaan pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi. Dalam keterangannya, Budi menyebut kendaraan yang disita merupakan satu unit mobil roda empat BMW listrik.

Budi mengatakan upaya paksa penggeledahan dan penyitaan itu menjadi bagian dari penelusuran bukti atas dugaan pencucian uang yang berkaitan dengan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sebelumnya, KPK juga menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk mengembangkan perkara korupsi tersebut ke dugaan TPPU per Oktober 2026.

Menurut Budi, hingga Rabu, 21 Oktober 2026, belum ada penetapan tersangka dalam pengembangan perkara TPPU itu. Perkara ini masih berada pada tahap penyidikan lanjutan setelah kasus pokok korupsinya lebih dulu diproses di pengadilan.

Dampak hukum bagi perkara Fadia Arafiq

Fadia Arafiq saat ini masih menjalani persidangan dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Jaksa penuntut umum KPK membacakan tuntutan pidana penjara lima tahun di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis, 24 September 2026.

Dalam persidangan itu, jaksa berfokus membuktikan pelanggaran berlapis dengan menggunakan Pasal 12 huruf i dan Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jaksa juga meminta majelis hakim mencabut hak politik Fadia selama lima tahun.

Pengembangan perkara ke dugaan TPPU memperluas fokus penegakan hukum dari dugaan penerimaan ilegal ke penelusuran aset yang diduga berasal dari hasil korupsi. Bagi pemerintah daerah, proses ini menambah tekanan tata kelola atas kasus konflik kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan dana di lingkungan Pemkab Pekalongan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pembahasan RUU Perampasan Aset, kami mengulas bagaimana DPR kembali menggerakkan legislasi ini dan menargetkan pengesahan paling lambat 15 Desember 2026. Kami juga menyoroti tahapan pembahasan di Komisi III, serta alasan regulasi tersebut dipandang penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi dengan memutus rantai ekonomi kejahatan melalui mekanisme perampasan aset.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.