Regulator jasa keuangan membuka peluang bagi perusahaan asuransi umum konvensional untuk mengubah jenis usaha menjadi asuransi umum syariah di tengah dorongan penguatan industri syariah. Langkah itu tetap bergantung pada pemenuhan syarat permodalan, tata kelola, kesiapan operasional, dan perlindungan pemegang polis.
Sorotan
- Otoritas Jasa Keuangan membuka peluang konversi asuransi umum ke syariah sesuai Peraturan OJK Nomor 23 Tahun 2023 dengan syarat memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Proses konversi harus menjaga kepentingan pemegang polis, memenuhi persyaratan permodalan, tata kelola, dan kepatuhan prinsip syariah dengan evaluasi menyeluruh oleh OJK.
- OJK menargetkan konversi ini dapat memperkuat industri asuransi syariah nasional agar lebih sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Ketentuan konversi dan syarat regulator
Seperti dilaporkan KONTAN Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan peluang konversi tersebut diatur dalam Peraturan OJK Nomor 23 Tahun 2023. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan perubahan jenis usaha harus memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku, termasuk memastikan proses konversi tidak merugikan kepentingan pemegang polis.Ogi menyatakan keputusan untuk melakukan konversi merupakan bagian dari strategi bisnis masing-masing perusahaan. Pertimbangan itu mencakup potensi pasar, prospek pengembangan usaha, kesiapan operasional, serta kemampuan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut OJK, pengembangan usaha asuransi syariah perlu berlandaskan model bisnis yang berkelanjutan, tata kelola yang baik, serta kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan dan perlindungan yang optimal kepada masyarakat. OJK juga menegaskan perubahan jenis usaha tidak bisa dilakukan secara otomatis hanya karena ada peluang regulasi.
Dampak bagi industri asuransi syariah
OJK memahami terdapat perbedaan ketentuan ekuitas minimum antara perusahaan asuransi konvensional dan syariah. Karena itu, setiap perusahaan tetap wajib memenuhi persyaratan permodalan sesuai dengan jenis usaha dan ketentuan yang berlaku.OJK menyatakan akan mengevaluasi setiap permohonan konversi secara menyeluruh, termasuk dari aspek permodalan, tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan terhadap prinsip syariah, kesiapan operasional, serta keberlanjutan usaha perusahaan setelah konversi. Regulator juga memastikan setiap proses konversi tetap mengutamakan perlindungan pemegang polis, khususnya dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian asuransi.
Dengan pendekatan itu, OJK berharap konversi dapat mendukung penguatan industri asuransi syariah yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan di Indonesia.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang inovasi produk asuransi syariah, kami membahas pandangan Jasindo Syariah bahwa keterbatasan variasi produk masih menjadi tantangan sehingga pengembangan manfaat berbasis kebutuhan peserta dan penguatan kanal digital penting untuk menjaga daya saing. Kami juga menyoroti arah pengembangan ke proteksi yang lebih spesifik dalam ekosistem halal—seperti rantai nilai halal dan perjalanan ibadah—serta pentingnya tata kelola dan keberlanjutan bisnis agar penetrasi pasar asuransi syariah meningkat.
Berita OJK Terbaru
- Forex
- Crypto